JAKARTA (RADAR) – Kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya, terus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Salah satunya, pada sisi kebutuhan akan perumahan yang layak dan memadai. Dimana, dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh jajaran Komisi III Deprov Gorontalo di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) RI di Jakarta, yang dikoordinir langsung oleh Ketua Deprov Gorontalo, Paris RA Jusuf, terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), provinsi Gorontalo, pada tahun anggaran 2016 ini, mendapatkan sebanyak 2000 (dua ribu) rumah swadaya, yang masing-masing pembangunannya, dibandrol Rp 15 juta per unit rumah.
Ketua Komisi III Deprov Gorontalo, Sun Biki, kepada RADAR, usai konsultasi di KemenPU-Pera, menjelaskan, dalam pertemuan jajaran Komisinya, yang diterima langsung oleh Kasubdit Bantuan Fasilitasi Rumah Swadaya itu, bahwa program ini, adalah filosofi program rumah swadaya, yang tujuannya untuk merangsang masyarakat miskin, atau yang kurang mampu, agar mau memperbaiki kondisi rumahnya, menjadi rumah yang layak huni.
“Adapun bantuan rumah swadaya untuk provinsi Gorontalo itu, sebanyak 2000 (dua ribu) unit, dari dana APBN, dengan masing-masing unit dianggarkan sebesar Rp 15 juta pembangunannya. ” ujar Sun Biki. “Bantuan ini, diberikan dalam bentuk uang tunai. Dengan syarat, (masyarakat) yang berhak memperolehnya, akan terlebih dahulu diverifikasi oleh tim, yang terdiri dari unsur Dinas PU, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
Dan, yang diprioritaskan adalah keluarga yang kondisi rumahnya tidak layak. Tapi, dipihak lain, dapat berpartisipasi, apakah dalam bentuk tenaga, dan material bangunan,” jelas politisi senior dari Partai Golkar ini.
KHUSUS NELAYAN
Selain bantuan rumah swadaya, Sun Biki menambahkan, ada pula program bantuan rumah khusus, bagi masyarakat nelayan, yang berada di kawasan pesisir. “Dengan nilai bantuannya, bisa sampai Rp 150 juta, untuk satu buah rumah,” terang Sun Biki. (ay1)
