ads
Image Not Found
ads
  • Home
  • Politik
  • Integritas KPU-Panwaslih Boalemo Dipertanyakan

Integritas KPU-Panwaslih Boalemo Dipertanyakan

Image

RadarGorontalo.com – Unsur penyelenggara pilkada, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo didesak untuk bisa bekerja profesional dan objektif. Hal ini terkait dengan sejumlah laporan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai adanya bakal calon yang terindikasi tidak memenuhi syarat. Sukardi Latidi, aktifis Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menyampaikan, pihaknya belum lama ini telah menyerahkan laporan terhadap bakal calon yang diduga memiliki sejumlah catatan kriminal. Selain memuat tentang bakal calon yang memiliki catatan kriminal, dalam laporan itu, Sukardi menambahkan, pihaknya juga menyentil soal adanya dugaan penggunaan ijazah yang tidak jelas. “Hal ini harus benar-benar diseriusi oleh pihak KPU dan Panwas.

Kami meminta KPU dan Panwas bisa bekerja profesional dan bertindak tegas terhadap bakal calon yang tidak memenuhi syarat,” kata Sukardi. Aneh bin ajaib, lanjut Sukardi, bila KPU ataupun Panwas tidak menseriusi laporan ini secara seksama. Menurutnya, profesionalitas dan integritas unsur penyelenggara Pilkada, sangat menentukan kesukseskan dan kualitas pesta demokrasi itu sendiri. “Sangat aneh bila pihak penyelenggara meloloskan calon yang banyak catatan kriminal dan ijazahnya tidak jelas. Ada apa dengan KPU?. Ada apa dengan Panwas?,” tanya Sukardi.

Sementara itu, kepada pihak Panwas Kabupaten Boalemo, Sukardi meminta untuk menjalankan tekhnis pengawasan serta tindaklanjut laporan masyarakat secara baik dan profesional juga. Misalnya, laporan yang disampaikan oleh AMPD tentang catatan kriminal serta ijazah palsu. “Tindaklanjut atas laporan itu, terkesan tidak obyektif. Karena hanya mengeluarkan surat rekomendasi semata, tanpa mengundang ataupun meminta klarifikasi dari pihak yang dilaporkan,” ungkap Sukardi.

Hal ini jauh berbeda dengan tindaklanjut terhadap laporan yang disampaikan oleh pihak lain, tentang mutasi pegawai dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Dimana, dalam menindaklanjuti laporan mutasi tersebut, pihak Panwas mengundang langsung Bupati Boalemo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo untuk menyampaikan klarifikasi secara langsung. “Sebagai masyarakat, saya minta agar penyelenggaraan semua tahapan Pilkada bisa berjalan dengan baik, obyektif serta sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Sukardi. Bila pihak KPU dan Panwas Kabupaten Boalemo tidak menggubris hal itu, maka Sukardi menyatakan siap untuk melaporkan persoalan ini ke KPU Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo, KPU RI serta Bawaslu RI. (RG)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan