Advertisements

Larangan Miras direvisi menjadi Pengendalian Miras

Image
ilustrasi

RadarGorontalo.com – Seperti diketahui bahwa, Kementerian Dalam Negeri akan mencabut 3.266 peraturan daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi dan pembangunan daerah. Dan diantara Perda tersebut, ada Perda berisi pelarangan terhadap minuman keras alias miras. Meski demikian, bukan berarti pemerintah mendukung peredaran miras. “Kami di Kota Gorontalo untuk miras jelas kami larang, namun ini bertentangan dengan aturan pusat,” ungkap Ketua Promperda, Zulkarnain Dunda.

Peraturan yang dimaksud, yakni Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. Menurut Zul, Pemerintah ingin minuman beralkohol tidak dilarang sepenuhnya, melainkan hanya perlu diatur peredaran penjualannya. Perda-Perda itu akan berorientasi pada prinsip itu.

“Perda yang sudah ada kami perbaiki saja. Yang di daerah pariwisata tetap diatur, peredarannya dikendalikan. Cuma boleh di hotel, misalnya, tidak boleh dijual ke anak di bawah umur dan lain sebagainya,” ujar Zul.

Kota Gorontalo, Selasa (6/12), telah mencabut aturan larangan miras dan berubah menjadi pengendalian miras di tahun 2017. Hal ini memang harus mengacu dan sinkron dengan pemerintah pusat, agar tidak tumpang tindih. “Kemendagri minta daerah mensinkronkan kembali perda miras yang masih tumpang tindih, termasuk koordinasinya dengan aparat keamanan harus terjaga agar efektif,” pungkasnya. (rg-63)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan