Advertisements
  • Home
  • Headline
  • DPRD Boalemo Mengambil Sikap Tegas, Pilkada Akan Ditunda..?

DPRD Boalemo Mengambil Sikap Tegas, Pilkada Akan Ditunda..?

Image

Rekom Bekukan KPU Boalemo

RadraGorontalo.com – DPRD Kabupaten Boalemo akhirnya mengambil langkah tegas. Setelah beberapa kali mangkir dari undangan rapat dengar pendapat tanpa alasan jelas, akhirnya DPRD mengeluarkan rekomendasi agar KPU Boalemo dibekukan.

Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Oktohari Dalanggo dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Senin(16/1) menyatakan pihaknya siap memanggil paksa pihak KPU Boalemo, bila pada undangan yang ketiga kalinya tak juga hadir dalam RDP. “Alasan apa lagi yang akan disampaikan oleh KPU. Sudah dua kali kami mengundang, tapi tidak diindahkan. Sehingga kami akan memangil paksa,” tegas Oktohari.

Disamping itu, politisi Partai Golkar itu menyatakan, DPRD Kabupaten Boalemo telah mengambil sikap dengan dua hal yang telah disepakati bersama, yaitu pembekuan KPU Kabupaten Boalemo dan penundaan terhadap tahapan Pilkada Boalemo. Okto mengemukakan, alasan DPRD Boalemo meminta pembekuan terhadap KPU Kabupaten Boalemo, karena hingga saat ini KPU dinilai sudah tidak lagi melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan ketidakhadiran komisioner KPU di kantor mereka. “Sampai hari ini, mereka (KPU) tidak berada di kantor. Tidak jelas alasan apa, dan apa yang mereka kerjakan sekarang,” tukas Okto. Alasan pembekuan selanjutnya, karena KPU dinilai sudah tidak lagi melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada. Ini dibuktikan dengan tahapan debat kandidat yang dijadwalkan namun tidak dilaksanakan, dan malah ditunda tanpa alasan yang jelas. “Untuk membekukan KPU akan kami serahkan kepada yang berwenang. Yang jelas akan kami tujukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri untuk kiranya bisa disampaikan kepada DKPP,” tandasnya.

Sedangkan, alasan DPRD Boalemo mengeluarkan sikap menunda tahapan pelaksanaan Pilkada, karena hingga kini tak ada kejelasan terkait jalannya Pilkada. Komisioner KPU Boalemo sendiri yang diharapkan bisa hadir untuk memberikan keterangan yang akan disampaikan kepada masyarakat, hingga kini tak kunjung memenuhi undangan DPRD. “Sikap kami ini tegas,” ujar Okto.

Ia menerangkan, DPRD memiliki kewenangan untuk menyikapi persoalan yang diaspirasikan oleh masyarakat. “DPRD juga memiliki hak bersama pemerintah daerah untuk mengajukan rekomendasi atas polemik yang terjadi di tengah masyarakat,” tutup Okto. (RG)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan