ads
Image Not Found
ads

RSUD Toto Terancam Tak Beroperasi

Image
PERTEMUAN dengar pendapat bersama Direktur RSUD Toto Kabila bersama jajaran pegawainya dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, di Aula Pertemuan RSUD Toto Kabila, Selasa (24/9/2019). (F.AKP)
A
A

RGOL.ID – Gorontalo, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Totok Kabila, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) terancam tak bisa beroperasi. Hal ini dipicu klaim uang jasa kesehatan selama 3 bulan belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Akibatnya, beberapa jenis obat-obatan kosong, pegawai belum menerima uang jasa, demikian juga listrik, PDAM hingga internet belum dibayar.

“Meskipun pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap berjalan, tetapi dengan kondisi sekarang yang apa adanya, jelas cepat atau lambat pasti ada dampaknya,” ujar Direktur RSUD Toto, dr. Serly Daud, M.Kes. Selasa (24/9) kemarin, ratusan pegawai RSUD Toto Kabila melakukan aksi demo dan mendesak managemen untuk mencari solusi terbaik.

Menanggapi tuntutan pegawai, pihak rumah sakit mendatangkan managemen BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo dan langsung berdialog dengan pegawai RSUD Toto Kabila.

“Teman-teman pegawai meminta kepastian BPJS kapan jasa mereka dibayarkan, karena ini bisa berdampak pada pelayanan dan operasional rumah sakit,” tegasnya.

Awalnya pihak BPJS berdalih menunggu instruksi dari BPJS pusat, tapi setelah didesak oleh pegawai, BPJS Kesehatan menyarankan pihak rumah sakit untuk langsung pinjam uang di Bank dengan sistem Supply Chain Financing (SCF) yang merupakan mitra BPJS Kesehatan.

“Harusnya BPJS yang mengajukan pinjaman di Bank, karena kalau rumah sakit yang meminjam di Bank, maka dikhawatirkan bisa menjadi temuan BPK,” ungkap Serly.

Sesuai informasi yang dihimpun Harian Rakyat Gorontalo, RSUD Toto Kabila sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang 99 persen sumber dana pengelolaan operasionalnya tergantung BPJS Kesehatan.

RSUD membiayai lebih dari 390 pegawai yang terdiri 160 tenaga PNS dan 200 non PNS. “alhamdulillah gaji sudah terbayarkan, tinggal jasa medis yang memang sangat dibutuhkan pegawai untuk memenuhi kebutuhan mereka,” tambahnya.

Untuk jasa medis, setiap orang orang jumlahnya bervariasi mulai standar Rp1-2 juta untuk tenaga administrasi, kemudian ada juga untuk perawat sesuai penanganan diagnosa penyakit. “insya Allah ada titik terang, karena Regional Deputy Director of Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara sudah memberikan jaminan jika dana transfer dari pusat sudah ada, maka RSUD Toto diupayakan jadi prioritas,” ujar mantan Kepala Unit Pelayanan itu.

Sementara itu, sesuai data yang ada, jika sesuai jatuh tempo dan diakumulasi dari bulan Mei sampai bulan ini, maka klaim yang terkumpul bisa mencapai Rp15 miliar. Saat ini klaim yang baru jatuh tempo adalah Bulan Mei sekitar Rp3,5 Miliar, bulan Juni Rp3,8 miliar, dan bulan Juli sekitar Rp4 miliar. “bulan Mei, Juni, Juli itu sudah ajukan klaim, tapi belum dibayarkan.

Bahkan Agustus kita belum ajukan klaim tapi kalau kita ajukan semua berarti sekitar Rp15 miliar utang BPJS Kesehatan ke RSUD Toto Kabila,” ungkapnya. Sementara itu, Regional Deputy Director of Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Dasrial saat akan dikonfirmasi tidak berhasil diwawancarai karena alasan terburu-buru mengejar waktu salat asar. Namun, sampai dengan selesainya salat asar, Dasrial tidak muncul lagi.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Gorontalo, Muhammad Yusrizal mengatakan kejadian yang dialami RSUD Toto Kabila, sama dengan yang dialami rumah sakit seluruh Indonesia, karena kondisi keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit. Apalagi kata Yusrizal, di Gorontalo ada 15 rumah sakit yang tagihan klaimnya belum dibayarkan dengan total Rp67 miliar.

Terkait dengan klaim dari RSUD Toto Kabila, Yusrizal lagi-lagi menawarkan solusi pinjaman Bank dengan sistem Supply Chain Financing yakni bekerja sama dengan Bank untuk cepat memproses lancarnya Cash Flow rumah sakit. Memang dibeberapa rumah sakit sudah menerapkan sistem Supply Chain Financing, hanya saja di Gorontalo masih ada kekhawatiran akan berpotensi menjadi temuan BPK.

“kami akan mencoba koordinasi dengan BPK terkait Supply Chain Financing, karena BPJS pusat sudah bekerjasama dengan 4 Bank nasional dalam program Supply Chain Financing yakni Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BCA, termasuk Bank SulutGo di daerah. (wal-46)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

ads
ads