Advertisements

Pemprov Tanggapi Laporan Adhan Dambea

Image
FOTO : Ridwan Hemeto

RGOL.ID – Gorontalo, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto memberikan penjelasan terkait adanya laporan dari Adhan Dambea, mengenai status hukum yang disandang Ketua DPR Kota Gorontalo, Risman Taha.

Dalam surat itu Adhan Dambea meminta agar Gubernur Gorontalo menggunakan wewenangnya untuk melakukan pemecatan dan pemberhentian terhadap Risman Taha, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 117 Ayat 1 sampai Ayat 5.

Ridwan menjelaskan bahwa posisi Gubernur Gorontalo berdasarkan UU 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan turunan peraturannya ada PP 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, sudah diatur menyebut bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian setelah proses dibawahnya telah dilalui.

“Pimpinan DPR harus menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur melalui bupati/walikota, untuk memperoleh peresmian pemberhentian, tetapi sampai saat ini belum ada usul dari pimpinan dewan dan walikota,” jelasnya.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa, Gubernur akan memberikan tindak lanjut terkait usul pemberhentian Risman Taha, masih menunggu pendapat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) karena Pemerintah Provinsi sebelumnya telah bermohon untuk berkonsultasi terkait hal ini.

“Prinsipnya pemerintah provinsi masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kemendagri,” tuturnya. (mey-25)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan