Advertisements

Gubernur Minta Warga Menahan Diri

Image
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama dengan unsur Forkopimda usai melakukan rapat tertutup penyelesaian sengketa tapal batas di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (16/10) kemarin (f.hms/salman)

RGOL.ID (Gorontalo) – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie memimpin rapat terkait sengketa tapal batas antara Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Rapat yag digelar tertutup itu diikuti unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Gorut, serta seluruh pemangku kepentingan, dirujab gubernur.

Gubernur melalui juru bicara, Noval Abdussamad, menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa ini, Gubernur Rusli memilih untuk menyelesaikan melalui jalur diplomasi.

Pihaknya sudah beberapa kali menghubungi Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang ikut menjamin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antar kedua daerah.

“Pada tanggal 22-23 Oktober, setelah pelantikan (Presiden) akan ada pertemuan di Kementrian Dalam Negeri untuk membahas persoalan ini. Awalnya sebelum tanggal itu, namun pertimbangannya ada pelantikan Presiden jadi pertemuan dilakukan usai pelantikan,” jelas Noval.

Menurut Noval, Gubernur meminta semua pihak khususnya warga di perbatasan untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi yang dapat merugikan. Blokir akses jalan dan anarkisme bukan solusi untuk menyelesaikan masalah.

“Untuk itu, Gubernur mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan masyarakat Gorontalo Utara untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Percayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Diketahui, engketa antar dua kabupaten ini berimplikasi pada dua desa yakni Cempaka Putih dan Papualangi, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.

Jika merujuk pada Keputusan Mendagri No. 59 tahun 1992 maka dua desa itu masuk Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Penarikan garis batas Segemen Desa Umu (Wumu), menyusuri Sungai Tolinggula yang melewati Desa Tolinggula Ulu, Tolinggula Tengah, Tolite Jaya, Ilomangga dan Tolinggula Pantai, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hal itu dinilai bertentangan dengan Peta Keresidenan Manado No. 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal batas merujuk pada Bukit Wumu, Bukit Dengilo dan Pegunungan Pangga atau yang dikenal dengan Kerataan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185.5-197 Tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kepmen yang diganti dengan Kepmendagri No. 59 tahun 1992. (RG-25)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan