Advertisements

BPK RI Ingatkan Transaksi Keuangan Negara

Image

GORONTALO (RGOL.ID) – Media visit BPK RI ke kantor Harian Rakyat Gorontalo, Rabu (7/22) kemarin, menghasilkan dialog yang sangat menarik. Dipimpin langsung Kepala BPK RI perwakilan Provinsi, Rahmadi, SE, Ak, MM, CA, CSFA, banyak mengulas tugas fungsi BPK RI perwakilan provinsi Gorontalo, serta soal kelembagaan BPK.

“Kunjungan ke media, khususnya ke Harian Rakyat Gorontalo untuk meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara BPK dengan media massa, serta mensosialisasikan peran dan fungsi BPK, karena Pers adalah mitra BPK dalam menyebarluaskan informasi terkait pemeriksaan BPK kepada masyarakat,” ujar Kepala BPK RI Provinsi Gorontalo, Rahmadi.

Pers juga mitra BPK dalam membangun pemahaman publik terhadap peran dan fungsi BPK dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Secara singkat, Rahmadi menjelaskan pembentukan BPK RI. “UUD 1945 amandemen ketiga, disahkan melalui sidang tahunan MPR yang digelar 10-2001,” ujarnya.

Adapun tugas BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan wewenang BPK RI diatur pada pasal 9, 10 dan 11 undang-undang nomor 15 tahun 2006, yakni menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, meminta keterangan dan atau dokumen pemerintah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPK menilai dan /atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja.

Pada kesempatan itu, Rahmadi mengingatkan agar mengikuti mekanisme transaksi keuangan, menyangkut keuangan negara. Ini bukan hanya kepada lembaga Negara, tapi pihak-pihak yang terkait atau kerjasama dengan pemerintah daerah, tentunya termasuk dengan media massa (pers) cetak maupun digital.

“Tidak ada larangan, lembaga manapun bekerja sama dengan instansi pemerintah, tapi ketika itu menyangkut transaksi dengan keuangan negara, tentunya harus ada mekanisme dan jika mekanisme administrasinya baik, maka tidak ada masalah, tapi jika tidak sesuai aturan, BPK akan mencari tahu,” ujar Kepala Subauditoral BPK, Sarjono.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan