• Home
  • rgol.id
  • Meys: Jika Vaksin III Syarat THR, ASN Bisa ‘Sesak Nafas’ Semua

Meys: Jika Vaksin III Syarat THR, ASN Bisa ‘Sesak Nafas’ Semua

Meys Kiraman, Sekertaris DPC PPP Kabupaten Gorontalo
Meys Kiraman, Sekertaris DPC PPP Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Sekertaris DPC PPP Kabupaten Gorontalo Meys Kiraman mengkritik kebijakan pemerintah yang mengharuskan vaksin Boster tahap III sebagai syarat THR.

Hal ini setelah beredar surat yang ditandatangani Sekda mengetahui Bupati tentang syarat penerimaan THR yang mengharuskan Booster atau vaksin tahap III sebagai syaratnya.

Sekertaris DPC PPP Meys Kiraman menilai kebijakan itu seakan memaksakan sebuah keadaaan. Meski vaksin saat ini pemerintah terus getol menggagasnya, dan PPP juga mendukung penuh akan hal itu. Namun untuk soal vaksin syarat THR, PPP menilai agak memaksa.

” Bukan menolak. Kita sama sama setuju mengkampanyekan vaksin dimasyarakat dengan maksimal dan berbagai metode atau cara, agar vaksin ini sukses. Tapi untuk soal THR ASN kasian. Bisa bisa ASN akan sesak nafas akan hal ini. Yang punya komorbid akan bertambah lagi,” ujarnya.

Menurut Meys, THR itu adalah kewajiban yang diterima ASN didalam setiap momentum ramadhan. Jadi tidak selalu, hanya dimoment ini. ” Kasian jika belum vaksin. Maka THR hilang. Sementara vaksin itu punya waktu jeda. Dan syarat lain yang tidak bisa divaksin. Lalu bagaimana?. ” Ujar Meys.

TPP juga demikian. Sekian lama mereka menunggu, lalu ternyata sudah ada, juga tetap masih tidak bisa diterima karena memiliki syarat.

Kasian ASN kita. Moment ramadhan yang memang membutuhkan sumber kehidupan ditengah pandemi, hanya sekali dalam setahun, lalu ASN harus diperhadapkan dengan situasi demikian. Syarat THR TPP wajib vaksin tahap III, ” ini sungguh terlalu. Kasihan,” ujar Meys.

Tergambar dibenaknya, seakan atas nama capaian vaksinasi tapi kemudian ini mengesampingkan hak ASN yang sudah jelas diperintahkan lewat PP Nomor 16 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

” Seolah olah hak THR dan Gaji 13 bagi ASN ini malah dibuat kayak bantuan sosial. Kenapa demikian karna jelas kalo penerima bantuan sosial itu sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 harus menyertakan bukti vaksinasi atau sudah divaksinasi,” ujar Meys.

Maka untuk itu, PPP insya Allah besok akan melakukan rapat fraksi PPP sekaligus membahas persoalan ini, karna jangan sampai hal ini menjadi polemik ditengah-tengah kita menghadapi hari kemenangan idul fitri.

Dan lewat fraksi PPP untuk bisa menjembatani komunikasi dengan pihak eksekutif dan meminta kepada Bupati Gorontalo untuk menganulir apa yang menjadi isi dalam pemberitahuan tersebut

” Bagi kami pemerintah masih punya cara atau model.lain untuk menggalakkan vaksinasi. Tapi kasian jangan dipasung lewat kebijakan THR atau TPP,” ujarnya. (Qn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

ads
Image Not Found
Image Not Found
sosialisasi tahapan pilkada kpu bonebolango
Image Not Found
ads