• Home
  • Headline
  • Alhamdulillah, Hakim Putuskan Adhan Tak Dipenjara

Alhamdulillah, Hakim Putuskan Adhan Tak Dipenjara

Image

RGOL.ID, GORONTALO – Kasus fitnah yang dilakukan Adhan Dambea terhadap Rusli Habibie yang sebelumnya pada tanggal 13 September 2022 sudah di putus di Pengadilan Negeri dengan hukuman penjara (kurungan badan) 1 bulan.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea mengatakan, selama proses kasus ini, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga sidang di PN Kota memang cukup lama dan kemudian berakhir dengan Jaksa menuntut saya 1 tahun 3 bulan masuk penjara.

Setelah dilakukan pembelaan termasuk pledoi dan lain sebagainya, akhirnya majelis hakim pengadilan negeri memutuskan Adhan dihukum 1 bulan penjara kurungan badan.

“namun dari putusan hakim Pengadilan Negeri itu, Jaksa menyatakan banding, padahal saya sudah siap dan ikhlas jalani hukuman masuk penjara 1 bulan,” ungkapnya.

Tapi karena Jaksa banding, Adhan pun memilih memasukan materi banding di Pengadilan Tinggi Gorontalo. “alhamdulillah tanggal 4 November 2022 kemarin, saya sudah menerima petikan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Gorontalo,” ungkap Adhan.

Dimana dalam petikan itu hakim menyatakan saudara Adhan Dambea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah.

Pada poin berikutnya menyatakan menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan. Kemudian pada poin selanjutnya, memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu belum lewat 1 tahun terdakwa melakukan perbuatan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“artinya dalam jangka waktu satu tahun, saya tidak bisa bikin apa-apa kalau putusan ini sudah inkrah dan saya siap menjalankan putusan ini, tapi kalau Jaksa menempuh Kasasi, maka kita akan ikut Kasasi,” tegasnya.

Atas putusan itu, Adhan menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pengacara yang membantunya, dan masyarakat yang terus mendoakannya sehingga sidang ini berakhir dengan hukuman percobaan.

“tapi saya perlu tegaskan lagi bahwa dengan kasus ini, tentunya saya tidak akan pernah berhenti mengawasi dan mengungkap kasus-kasus korupsi di Gorontalo,” tegas Adhan Dambea.

Memang kata Adhan, perjuangan untuk memberantas korupsi di Gorontalo adalah pekerja yang sangat berat dan banyak tantangannya, termasuk yang dialami Adhan selama ini dengan berbagai tekanan dan upaya kriminalisasi.

Apalagi dari awal kasus ini seharusnya tidak boleh diproses, karena ada surat keputusan bersama antara Jaksa Agung, Kapolri dan Menkominfo, namun tidak diindahkan oleh kepolisian dan kejaksaan tinggi.

Anehnya, Jaksa mengembangkan kasus ini dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal 45 ayat 3.

Meski demikian, Adhan bersyukur hakim pengadilan negeri dengan kajian hukum yang kuat, menolak penerapan undang-undang ITE tersebut.

Upaya Jaksa pun terus berlanjut sampai pada proses banding, dimana Jaksa masih tetap memasukan undang-undang ITE dalam perkara itu.

Tapi lagi-lagi kata Adhan, hakim pengadilan tinggi dengan pertimbangan hukum yang luar biasa, menolak penerapan UU ITE dalam kasus ini.

“pertanyaan saya, ada apa Jaksa begitu ngotot dan memaksa memasukkan pasal terkait ITE dalam kasus ini,” ungkap Adhan.

Namun demikian, Adhan bersyukur majelis hakim menjatuhkan perkara ini dengan pasal 311 ayat 1 KUHP, meskipun kata Adhan, sudah menjadi tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR untuk mengkritisi pemerintah dan mengungkap kasus-kasus, khususnya kasus korupsi di Gorontalo.

“seharusnya kalau ada kasus seperti ini, yang didahulukan prosesnya adalah penanganan dugaan korupsinya, tapi saya bersyukur majelis hakim benar-benar bekerja sesuai dengan kajian-kajian dan kaidah-kaidah hukum, sehingga benar-benar memberikan keadilan hukum kepada saya,” tutur Adhan Dambea. (awl)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan