Advertisements

Diforum ICMI 2045, Walikota Paparkan Kondisi Obyektif Kota Gorontalo

Image
Walikota Marten A. Taha dalam sambutan singkatnya pada acara ICMI 2045, Selasa (10/1, Foto PKP) kemarin.

RGOL.ID – Walikota Gorontalo Marten A. Taha menghadiri acara ICMI “Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah” dengan tema Memperkuat Otonomi Daerah Menuju Indonesia Sejahtera pada 2045, bertempat di Hotel Salak The Heritage Bogor, Selasa (10/1/2023) kemarin.

Dalam paparan singkat Walikota Gorontalo dan juga sebagai Wakil Ketua Apeksi, mengungkapkan tentang pengalaman otonomi daerah yang ada di Kota Gorontalo.

“Gambaran umum Kota Gorontalo, berdasarkan kondisi obyektif memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 201.487 Jiwa, dengan luas keseluruhan Wilayah 79,59 km2, merupakan Ibukota Provinsi Gorontalo yang memiliki 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan, serta Pusat Perdagangan dan Jasa di Provinsi Gorontalo dan Kawasan Teluk Tomini, “ujar Marten dalam materinya.

Lanjut, didalam kepemimpinan Dirinya Walikota Gorontalo bersama Wakil Walikota, Marten menyimpulan berbagai visi dan misi, pertama kata Marten dalam hal mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau danberkualitas.

“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector publik. Dan, penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya. Kemudian, Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur, serta mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religious dan berbudaya.

Terakhir, dalam penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini, “ucapnya. Sementara dari sisi organisasi tata kelola dan manajemen SDM kata Marten, Pemerintah Kota Gorontalo ingin membentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang sesuia dengan nomenklatur kementerian.

Sepertihalnya OPD yang terkait dengan kelautan dan perikanan, pemuda dan olahraga dll. Akan tetapi berkendala dengan ketersedian sarana prasarana, SDM dan anggaran serta status dan tipe OPD tersebut.

“Hal ini menyebabkan koordinasi, komunikasi OPD Pemerintah Kota Gorontalo dengan OPD ditingkart Provinsi maupun kementerian, seringkali terkendala oleh adanya perbedaan nomenklatur OPD tersebut.

Penglihatan jabatan strukutural kejabatan fungsional ASN di Pemerintah Kota Gorontalo, dan belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena kompetensi dan kapasitas SDM yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria tenaga fungsional.

Belum epenuhnya tersedia dan masih membutuhkan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui Bimtek pengangkatan tenaga ahli dari unsur perguruan tinggi maupun tenaga ekspert dari perusahaan dan masyarakat umum untuk memperkuat tata kelolah dan manajemen Pemerintah Kota Gorontalo.

Demikian halnya terkait dengan regulasi dan kebijakan umum pemerintah pusat, “jelas Marten. Demikian halnya dari sisi pembangunan infrastruktur daerah Pemerintah Kota Gorontalo mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun New Balai kota.

Akan tetapi terkendala oleh kebijkan pemerintah pusat yang tidak lagi memberi ruang bagi alokasi APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah. “Demikian pula terkait dengan usulan dan sasaran untuk perbaikan kedepan, “pungkasnya.(lev).

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan