Advertisements
abd karim aljufrie
  • Home
  • Politik
  • Mosi Tidak Percaya Tak Dikenal Dalam Sistem Hukum, PTUN Kembalikan Kursi WK DPD RI Pada Fadel

Mosi Tidak Percaya Tak Dikenal Dalam Sistem Hukum, PTUN Kembalikan Kursi WK DPD RI Pada Fadel

Image

RGOL.ID GORONTALO – PTUN JKT mengembalikan jabatan Wakil Ketua MPR RI kepada Fadel Muhammad lewat putusan perkara nomer 398 /G/2022/PTUN JKT.

Tentu saja itu menjadi berita gembira bagi rakyak Gorontalo, setidaknya bagi hampir 200 ribu warga yang memberikan suaranya pada Pileg 2019. ” Alhamdulillah Pak Fadel menang di pengadilan,” kata Ibu Yen , kegembiraan yang sama juga disampaikan ibu Ning.

Bagi Fadel sendiri gugatan yang dilayangkannya itu bukan sekadar soal jabatan, tetapi ini untuk pembelsjaran dan untuk menegakkan aturan.
Fadel jug yakin persoalan itu muncul karena ketidak memahami aturan.

“Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara,” ujarnya pada RAGORO tadi malam.

Tindakan yang dilakukan sejumlah Anggota DPD RI untuk menggulingkannya, seharusnya dibahas dulu di Badan Kehormatan, bukannya langsung membuat mosi tidak percaya lalu menggelar sidang paripurna yang tidak terjadwal.

“ Saya berharap ini perkara yang pertama dan yang terakhir, mudahan mudahan tak terjadi lagi di masa masa mendatang. Ingat mosi tidak percaya itu tidak dikenal dalam sitem hukum kitac ” katanya

Fadel juga mengungkapkan, setelah menyadari bahwa apa yang mereka lakukab itu salah secara konsitusi, maka banyak sekali anggota DPD RI yang menarik dukungan mereka terhadap mosi tidak percaya itu. Bahkan dua dari empat pimpinan DPD RI juga ikut mencabut tandatangan mereka pada
SK NO 2/DPDRI/I/2022-2023, tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD tahun 2022-2024.

Pada putusan perkara nomer 398/G/2022/PTUN JKT tanggal 3 Mei 2023 dan dipublikasikan pada 4 Mei 2023 hakim PTUN Jakarta yang diketuai Andi Fahmi Aziz. S. H, beserta hakim anggota Indah Mayasari. SH, MH dan Akhdiat Sastrodinata SH, MH memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Membatalkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah RI NO 2/DPDRI/I/2022-2023, tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD tahun 2022-2024. Mewajibkan tergugat untuk mencabut SK tergugat tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD. Serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 413.000.

Ditanya apa langkah berikutnya, Fadel mengatakan dia akan melaporkan para anggota DPD yang turut membubuhkan tandatangan pada pemakzulan dirinya ke Badan Kehormatan DPD, ke PTUN serta gugatan secara perdata dan pidana

Fadel menegaskan tindakan kesewenang wenangan tidak bisa dibiarkan di negara ini, terlebih di lembaga tinggi negara. ” Makanya saya akan melawan segala ketidak patuhan terhadap hukum, dengan cara membawa masalah ini ke jalur hukum,” katanya.(RAGORO)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

iklan kpu prov
Klik gambar untuk berita selengkapnya
ads pps siakba
Klik gambar untuk berita selengkapnya
iklan tahapan pilkada kpu bonebolango
Klik gambar untuk berita selengkapnya
Iklan KPU Provinsi
Klik gambar untuk berita selengkapnya
ads
dictionary Baca cable Terkait trending_up Trend format_indent_decrease Terkini dynamic_feed Lainnya