Advertisements
  • Home
  • rgol.id
  • Ariston Bilang Belum Ada Surat Pemberitahun Kapan Masa Jabatan Walikota Berakhir. Marten Jagokan Ismail Majid Pj. Walikota

Ariston Bilang Belum Ada Surat Pemberitahun Kapan Masa Jabatan Walikota Berakhir. Marten Jagokan Ismail Majid Pj. Walikota

Image
Ariston Tilameo saat sidang parlemen. Foto : Humas Dekot

RGOL.ID GORONTALO – Fraksi PDI-P belum pernah bicara soal siapa yang akan mereka jagokan sebagai Pj. Gubernur, alasannya sampai sekarang belum ada surat pemberitahuan dari pemerintah maupun dari KPU soal kapan masa jabatan Walikota berakhir, selain itu urusan Pj Walikota ini adalah urusan pemerintah.

Tetapi kalau mekanismenya sama dengan Pj. Gubernur maka kata Ariston Dekot pasti akan kirim 3 nama dan salah satunya tentu yang dijagokan PDIP.

“Nama yang dijagokan partai pasti akan kami amankan, hanya saja sampai sekarang ini siapa Pj. Walikota belum dibahas baik itu di tingkat partai maupun Fraksi,” ungkap Ariston.

Sementara Ketua DPD II Golkar yang juga Walikota Gorontalo sudah menyebut satu nama dari 3 nama yang akan diusulkan ke Kemendagri sebagai Pj. Walikota.

Sebenarnya Marten punya dua nama, satu diantaranya adalah Sukrie Bitutihe, namun yang bersangkutan sudah akan pensiun makanya sudah tak memenuhi syarat lagi jadi Pj. Walikota.

Seperti diketahui bulan Desember mendatang, masa jabatan Walikota Gorontalo akan berakhir Desember mendatang.

Walikota sendiri belum tahu bagaimana mekanismenya apakah sama seperti Penjagub atau langsung ditunjuk dari pusat.

Yang pasti kalau diminta 3 nama maka dia akan menyodorkan Ismail Majid, dimata Marten, Sekda yang sudah mendampinginya dua priode ini sangat tepat untuk menjadi Penjabat Walikota, karena doa sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam pemerintahan transisi. ” Kami hanya menyodorkan satu nama saja, dua nama lainnya biarlah dari Pemprov,” kata Walikota.

Ditanya apakah sudah pasti masa jabatannya suda akan berakhir Desember tahun ini, Marten mengatakan dia masih belum tahu, memang sesuai aturan semua kepala daerah yang menang Pilkada 2018 maka masa jabatannya berakhir pada 2023, sementara untuk mereka yang menang Pilkada 2019 mestinya baru akan berakhir 2024.

Normalnya demikian, namun pemerintah nampaknya akan mengakhiri masa jabatan semua Kepala Daerah baik itu yang 2018 maupun 2919 pada 2023.

Sebenarnya secara APKABSI sudah melayangkan gugatan ke MK namun tertolak, makanya APKASI tidak melayangkan gugatan soal itu, namun secara perorangan ada yang menggugat ke MK, dengan alasan aturan itu merugikan rakyat, mestinya kepala daerah harus menyelesaikan masa jabatannya dengan normal, sehinga semua programnya berjalan sesuai rencana.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan