Advertisements
  • Home
  • rgol.id
  • Politisi Demokrat Gugat Pembagian Rumah Layak Huni. Muksin : Ini Dana Dari Pemerintah Bukan Dari Kantong Pribadi

Politisi Demokrat Gugat Pembagian Rumah Layak Huni. Muksin : Ini Dana Dari Pemerintah Bukan Dari Kantong Pribadi

Image
Muksin Brekat Wakil Ketua Komisi B Dekot. Foto:Humas

RGOL.ID DEKOT – Sesuai amanat UUD 45 pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bhw setiap warga negara berhak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal ini di implementasi oleh Pemerintah Pusat sejak lama,dan salah satunya lewat bantuan rumah Layak Huni melalui pembangunan Mahyani maupun Program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS).

Namun kata Wakil Ketua Komisi B ini di Kota Gorontalo program program tersebut begitu sulit terimplementasi secara merata dan adil.

Persoalannya seakan akan program tersebut adalah milik suatu Partai, dan yang lebih miris lagi ketika ada masyarakat yang bermohon untuk mendapatkan bantuan BSPS ke pemerintah kelurahan sering mengalami kendala,termasuk di Darah Pemilihan Kota Selatan-Hulonthalangi-Dumbo raya.

Pasalnya oleh Lurah yang ada Dapil Kota Selatan-Holonthalangi mengarahkan masyarakat pemohon bantuan BSPS justru menghadap ke pengurus Partai tertentu ,tim sukses atau ke salah satu Bacaleg dari Partai tertentu tersebut untuk mendapatkan Bantuan Mahyani atau BSPS.

” ini adalah hal yang lucu bagi saya, mestinya yang menentukan siapa yang berhak menerima bantuan adalah pemerintah, bulan orang orang tertentu, tetapi sekarang ini , seakan Lurah dan jajaran nya tidak berdaya dan tidak punya kewenangan apa apa, fenomena seperti ini sdh berlangsung lama terjadi di kalàngan pemerintah kelurahan yg ada di Kota Gorontalo”, ungkap Muksin Brekat.

Untuk itu, Politisi Demokrat ini mengatakan perlu ada keseriusan dari pihak pemerintah Kota untuk meluruskan masalah seperti ini,agar masyarakat tidak bingung.

Apakah mau ke Lurah atau mau ke Bacaleg atau tim sukses, agar kelucuan seperti ini tidak berlarut larut di tengah lingkungan masyarakat,dan agar tidak terkesan bahwa pemerintah hanya di atur atur oleh Tim Sukses atau Bacaleg dari suatu Partai,sehingga Citra Pemerintah benar benar bersih dimata masyarakat.

Ingat dana dari proyek tersebut bukan milik orang perorang, tetapi milik pemerintah, seharusnya yang menentukan siapa yang berhak adalah pemerintah, bukan Bacaleg dan Tim Sukses.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan