ads
Image Not Found
ads
  • Home
  • Politik
  • Adhan Satu Satunya Kepala Daerah yang Menolak Pemberian Gelar Adat. AW Talib : Cabut Perda Adat

Adhan Satu Satunya Kepala Daerah yang Menolak Pemberian Gelar Adat. AW Talib : Cabut Perda Adat

Image
Foto : Adhan Dambea.

®Reporter :RAGORO

RGOL.ID GORONTALO – Adhan Dambea menilai pemberian gelar adat sudah tak sakral lagi, karena sudah terkesan sudah diperjual belikan, maka kata mantan Walikota Perda Adat itu dicabut saja.

Memang Gorontalo tercatat sebagai salah satu dari 19 daerah adat di Indonesia, tetapi menurut Adhan , adat Gorontalo ini sudah salah urus, makanya Perda Adat ini harus ditinjau ulang atau ditarik saja.

Adhan juga tercatat sebagai satu satunya Kepala Daerah yang menolak pemberian gelar adat. Dia beberapa kali didatangi oleh pangku adat untuk dimintai kesediaannya dianugrahi gelar adat.

Namun Adhan menolaknya, bukan dia tak menghormatinya, namun dia merasa belum siap menerima gelar adat, lebih dari itu Adhan punya alasan lain menolak gelar adat tersebut, setidaknya pemberian gelar adat itu tidak murah.

Tidak boleh diberikan pada sembarang orang, semua ini dimaksudkan untuk menjaga marwah dan wibawa Adat Gorontalo.

Menurut Adhan lagi, sebenarnya adat di Gorontalo ini sudah tertata rapi, masing masing daerah punya perangkat adat, lalu untuk apa lagi ada Perda Adat dan Lembaga adat di tingkat Provinsi, . ” Ini rancu saya kira perda ini harus ditinjau kembali atau dicabut saja, supaya tidak tambah tambah urusan.

Sekadar catatan, beberapa tahun lalu, ada rencana untuk memberikan gelar adat pada 3 Menteri Gorontalo, namun sampai sekarang ini hajatan itu belum terlaksana. Kabarnya ada salah satu Menteri yang belum bersedia.

Maka sampai masa jabatan Gubernur Rusli Habibie berakhir, Gelar Adat itu untuk Suharso Monoarfa, Zainudin Amali dan Sandiaga Uno sepertinya sudah batal.

Memang kehadiran lembaga Adat ini sudah mulai bermasalah karena sudah terjadi dua lisme, 10 rahun lalu, sudah lahir Dewan Adat yang mandiri, kemudian lahir Lembaga Adat lewat Perda, akibanya timbul dua lisme. Dua Penjagub sudah mengupayakan agar dua kubu ini bersatu namun tidak berhasil.

Nah ada benarnya Adhan meminta agar Perda Adat itu ditinjau kembali atau dicabut.

Sementara itu Ketua Komisi 1 Deprov, AW Talib menuding Penjagub sudah salah
mengeluarkan SK untuk Lembaga Adat, ” Lembaga Adat itu kan Ormas kok bisa Penjagub mengeluarkan SK,” kata AW Talib

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan