• Home
  • Gorontalo
  • PDIP Gorontalo Minta Pemerintah Pusat Turunkan TPF Nasional ke Pohuwato

PDIP Gorontalo Minta Pemerintah Pusat Turunkan TPF Nasional ke Pohuwato

Image

RGOL.ID, GORONTALO – Aksi demo masyarakat penambang di Kabupaten Pohuwato pada Kamis (21/9/2023) berujung kerusuhan dan pembakaran Kantor Bupati hingga merusak kantor DPRD Pohuwato.

Kerusuhan ini diduga akibat dari mandeknya komunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Menurut informasi yang dihimpun awak media, massa aksi menjadi rusuh akibat tidak ada pihak pemerintah yang mendengarkan aspirasi mereka.

Sementara itu, terkait dengan kejadian itu, Ketua DPD PDIP Gorontalo, Kris Wartabone, dimintakan update terkait kerusuhan Pohuwato oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

“semalam kami langsung rapat terbatas, membahas kejadian kerusuhan ini. Kami juga sudah berkoordinasi langsung dengan Bung Adian Napitupulu semalam, karena beliau anggota DPR RI Komisi VI yang membidangi ESDM, kami mengamati betul kejadian kerusuhan kemarin, sehingga kami menganggap masyarakat yang menuntut hak mereka harus ada yang membela, maka tugas kami akan selalu berdiri membela rakyat,” tambah Kris.

Sehingga itulah, ada beberapa hal yang menjadi penegasan Kris Wartabone. Pertama, meminta Pemerintah Pusat untuk menurunkan Tim Pencari Fakta (TPF) ke Pohuwato. Kedua, meminta tanggung jawab penuh kepada pemilik perusahaan terhadap apa yang terjadi di Pohuwato.

Ketiga, meminta pihak pengamanan agar melakukan tindakan pengaman secara persuasif dan tetap terjaga kondusifnya situasi di Pohuwato. Keempat, meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang menjaga ketentraman dan tidak mudah terprovokasi.

Dan terakhir, PDI Perjuangan akan melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang terkena imbas dari kerusuhan yang rasa keadilannya yang buntu.

Menurut Kris, TPF nasional harus turun ke Pohuwato untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya terkait dengan permasalahan tambang, biar terungkap siapa aktor yang terlibat membuat buntu persoalan ini, membuat rakyat kecewa dan marah, karena banyak hal juga yang diadukan perwakilan masyarakat penambang kepada fraksi PDIP di DPRD Provinsi Gorontalo.

Hal yang tidak masuk akal jika ada anggapan rakyat ingin melawan negara dan mau berhadapan dengan aparat, itu tidak mungkin, tetapi kenapa ini terjadi, sekali lagi ini kebuntuan komunikasi.

Bahkan terinformasi masyarakat disana terintimidasi, pembeli emas tidak berani lagi membeli emas dari hasil tambang masyarakat, padahal mereka butuh makan, ada anak keluarga yang dinafkahi.

“harus diingat juga, masyarakat penambang itu jauh lebih awal dan bahkan Indonesia sebelum merdeka sudah ada pertambangan rakyat di sana, dan semoga secepatnya masalah ini terselesaikan dan stop selalu menyalahkan masyarakat,” tutup Kris. (LaAwal)

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

ads
Image Not Found
Image Not Found
sosialisasi tahapan pilkada kpu bonebolango
Image Not Found
ads