• Home
  • Tulisan Pembaca
  • PRESPEKTIF BIOETIKA MEDIS DALAM PRAKTIK MONGUBINGO ATAU CUBIT KODO (SUNAT PEREMPUAN) SEBAGAI BUDAYA TURUN-TEMURUN DI PROVINSI GORONTALO

PRESPEKTIF BIOETIKA MEDIS DALAM PRAKTIK MONGUBINGO ATAU CUBIT KODO (SUNAT PEREMPUAN) SEBAGAI BUDAYA TURUN-TEMURUN DI PROVINSI GORONTALO

Image
Foto : adegan sunat perempuan.

Ditulis oleh: Agung Setiadi Nugroho, S. Farm. Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan |

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada |

Email:agungsetiadinugroho@gmail.com


RGOL.ID KAMPUS – Praktik sunat perempuan atau yang dikenal juga dengan pemotongan/perlukaan
genitalia perempuan (P2GP) terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi
Gorontalo.

Dalam bahasa Gorontalo, sunat perempuan dikenal dengan istilah “Mongubingo”yang berarti mencubit, sedangkan “Kodo” adalah sebutan daerah yang merujuk pada bagian
genital perempuan (vagina).

Oleh karena itu, beberapa masyarakat Gorontalo mengenal sunat perempuan dengan dua istilah yakni Mongubingo atau Cubit Kodo.

Menurut laporan UNICEF sampai dengan Januari 2020, Indonesia tercatat sebagai negara ke 4 terbesar di dunia yang masih menjalankan praktik sunat perempuan, dengan presentase kejadian 49% pada anak
berusia 0-11 tahun.

Secara berturut-turut dari tahun 2013, 2016, dan 2020 dalam skala nasional,praktik sunat perempuan paling banyak terjadi di Provinsi Gorontalo dengan persentase
kejadian mencapai lebih dari 80%.
Mongubingo oleh masyarakat Gorontalo dianggap sebagai adat yang harus terus dilestarikan dan dijalankan oleh setiap keluarga yang memiliki bayi perempuan.

Sejak dahulu masyarakat Gorontalo memegang teguh falsafah “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’bersendikan Kitabullah” yang berarti “adat berlandaskan syariat, syariat berlandaskan kitabullah”.

Falsafah inilah yang kemudian dijadikan fondasi oleh sebagian masyarakat Gorontalo dalam segala aktivitas bahkan dijadikan sistem etika yang menentukan baik
buruknya tindakan individu maupun kelompok dalam tatanan sosial masyarakat Gorontalo.

Adanya praktik sunat perempuan di Gorontalo, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua nilai yang
saling berkaitan satu sama lain yaitu; nilai religi dan nilai etis.

Bagi masyarakat Gorontalo
praktik Mongubingo sebagai tanda awal seorang anak perempuan masuk agama Islam dan
proses ini dimaksudkan untuk pembersihan alat kelamin dari kelenjar yang “najis/haram”.

Melalui Mongubingo, bayi perempuan secara simbolik mulai disatukan dengan ajaran
dasar agama Islam, selain itu budaya ini juga dianggap sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua yang memiliki bayi perempuan dan tidak bisa ditawar dengan alasan apapun.

Secara bersamaan masyarakat Gorontalo meyakini adanya aktivitas Mongubingo yang telah
dilakukan secara turun-temurun adalah cara untuk membentuk karakter, pola kehidupan, dan
tingkah laku anak perempuan. Dalam beberapa kajian medis, sunat perempuan dinyatakan
berpengaruh terhadap pengurangan libido seksual yang oleh masyarakat Gorontalo dimaknai
tidak hanya sebagai reduksi hasrat secara fisiologis, tetapi juga mengandung nilai etis agar
kelak sang anak perempuan mampu membatasi dirinya terhadap lawan jenis dan dapat menjaga
kehormatannya.

Saat ini definisi sunat perempuan oleh Pemerintah Indonesia dianggap belum selaras dengan definisi yang dibuat World Health Organization (WHO) tentang Female Genital
Mutilation (FGM) sehingga penegakkan aturan dan pembuatan kebijakan terkait aktivitas ini
dinilai masih samar-samar.

Sunat perempuan menurut Kementerian Kesehatan adalah
“tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris dan
hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan dan perawat yang
telah memiliki ijin praktik, atau surat izin kerja dan diutamakan yang berjenis kelamin
perempuan.”

Sedangkan menurut WHO sunat perempuan adalah “suatu peristiwa
menghilangkan organ alat kelamin perempuan dan prosedur praklation yang diklasifikasikan dalam empat tipe yaitu; (1) mengiris atau menggores sebagian atau seluruh klitoris, (2) pemotongan klitoris disertai sebagian atau seluruh labia minora, (3) pemotongan sebagian
atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan atau penyempitan lubang vagina, (4) tidak terklasifikasi termasuk merentangkan, menusuk, melubangi, mengiris, membakar, klitoris dan/atau labia dan/atau vagina, juga termasuk memasukan jamu yang bersifat korosif yang
mengakibatkan keluarnya darah untuk mengencangkan atau menyempitkan saluran vagina”.

Menurut data UNICEF pada tahun 2020 dari sisi aktor yang melakukan praktik sunat perempuan, terdapat perbedaan antara masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di
pedesaan.

Sunat perempuan pada masyarakat perkotaan 62% dilakukan oleh bidan dan 30% dilakukan oleh tenaga tradisional (bidan kampung). Sebaliknya, pada masyarakat pedesaan 51% sunat perempuan dilakukan oleh tenaga tradisional dan 39% dilakukan oleh tenaga bidan.

Secara keseluruhan adanya praktik sunat perempuan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh dorongan anggota keluarga inti (81%) dan dorongan anggota keluarga lainnya (63%).

Berdasarkan jenisnya, terdapat 2 dari 4 jenis praktik sunat perempuan yang paling banyak ditemukan di Indonesia yaitu; klitoridektomi (memotong seluruh atau sebagian klitoris) dan less invasive procedure (melukai, memotong, menggores, menusuk atau meregangkan genital perempuan).

Dewasa ini, diskusi terkait sunat perempuan yang dimuat ke ruang publik memicu banyak respon pro dan kontra.

Berbagai perspektif pun bermunculan menanggapi masifnya
praktik ini di Indonesia, mulai dari perspektif yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia,perlindungan terhadap anak, psikologis, medis, agama, budaya, dan sebagainya. Dengan tulisan ini penulis ingin mengajak pembaca melihat praktik sunat perempuan dari perspektif
bioetika medis dan hukum di Indonesia.

Dalam prinsip dasar bioetika medis ada 4 nilai yang
dapat dijadikan landasan untuk bertindak atau menyikapi suatu kasus di bidang kesehatan
yaitu; otonomi (autonomy), kebermanfaatan (maleficence), tidak memberikan dampak buruk
(non-malificence), dan keadilan (justice).

Dari prinsip bioetika medis tersebut, Mongubingo dapat dinilai sebagai bagian dari otonomi pasien. Artinya, tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, ataupun bidan dalam
tatanan praktis harus menghargai keputusan pasien (respect for autonomy) terkait tindakan
medis yang ‘akan’ atau ‘tidak akan’ dilakukan pada tubuh pasien, sesaat setelah pasien mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus menjelaskan manfaat (maleficence) dan dampak
buruk (non-malificence) dari praktik Mongubingo yang dilakukan di Provinsi Gorontalo.

Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya penelitian mendalam terkait aktor, jenis, dan dampak
sunat perempuan (Mongubingo) yang masif dilakukan di Gorontalo, sebelum membuat kebijakan atau melakukan pelarangan terkait aktivitas tersebut.

Dari aspek hukum, Peraturan
Gubernur (Pergub) Gorontalo Nomor 66 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 telah menargetkan adanya penghapusan sunat
perempuan guna mencapai kesejahteraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.

Namun sejauh ini, belum ada hukum yang bersifat khusus (Lex Spesialis) yang mengatur secara jelas
dan terperinci mengenai pelaksanaan praktik Mongubingo di Gorontalo.

Pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan sebelumnya pernah mengeluarkan
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 1636//MENKES/PER/XII/ tahun 2010 tentang
Sunat Perempuan, namun saat ini Permenkes tersebut sudah dicabut dengan adanya Permenkes
No. 6 tahun 2014.

Dalam Permenkes terbaru, penyelenggaraan praktik sunat perempuan dimandatkan kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk membuat pedoman
pelaksanaan sunat perempuan dengan tetap menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan,
serta tidak mengizinkan adanya mutilasi (Female Genital Mutilation) pada alat kelamin
perempuan.

Secara lebih rinci tidak ada penjelasan terkait pembentukan atau formasi keanggotaan majelis tersebut, pun hingga opini ini ditulis belum ada pedoman khusus yang
dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan sunat perempuan secara umum di Indonesia.

Referensi:
– Laporan UNICEF tahun 2013, 2016, 2020. “Female Genital Mutilation (FGM) in
Indonesia”, Data and Analytics Section – Division of Data, Analytics, Planning and
Monitoring. New York.
– Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
– Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sunat Perempuan
– Komnas HAM, 2019. “Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan
Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)”, Penerbit: Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
– Moch Zihad Islami & Yulia Rosdiana Putri, 2020. “Nilai-Nilai Filosofis Dalam
Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo”, Jurnal Ilmu Budaya,
Vol. 8 No. 2. 186-197.
– Tutung Nurdiyana, 2010. “Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar di Kota
Banjarmasin”, Jurnal Komunitas, Vol. 2 Nomor 2.
– Soenarto Sastrowijoto, dkk (2019), “Bioetika; Meneguhkan Kembali Etika Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara”, Buku Putih Inspirasi UGM Untuk Indonesia Adicitta 1,
Edisi November
– Prof. Yayi Suryo Prabandari, “Bioetika, Kode Etik, Norma, Hukum, dan Contoh Kode
Etik Profesi Kesehatan KODEKI”, 2023, PPT.
– Prof. Yayi Suryo Prabandari, “Prinsip dan Kaidah Dasar Bioetika – KDB”, 2023, PPT
– https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2787/upaya-upaya-
pencegahan-praktik-sunat-perempuan-menjadi-tanggung-jawab-bersama
– https://ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunat-perempuan-masih-banyak-ditemukan-
di-indonesia/
– https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20110701/051251/untuk-
menjamin-keamanan-dan-keselamatan-perempuan-yang-disunat/
– https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/071415-permenkes-nomor-1636-tahun-
2010-tentang-sunat-perempuan-menjamin-keamanan-dan-perlindungan-sistem-reproduksiperempuan.


TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

ads
Image Not Found
Image Not Found
sosialisasi tahapan pilkada kpu bonebolango
Image Not Found
ads