Advertisements
abd karim aljufrie
  • Home
  • Politik
  • Tidak Ada Penjabat Walikota. Marten Tetap Pimpin Kota Gorontalo Sampai 2024

Tidak Ada Penjabat Walikota. Marten Tetap Pimpin Kota Gorontalo Sampai 2024

Image
Foto : Matahari.

®Reporter : RAGORO

RGOL.ID (GORONTALO) – Sejak awal koran ini sudah memprediksi kalau masa jabatan Marten Taha sebagai Walikota lanjut sampai 2 juni 2024.

Sejak sejumlah kepala daerah ramai ramai menggugat di MK maka sudah bisa diprediksi kalau mereka punya celah menggugat sekaligus memenangkannya.

Siang kemarin, jubir Walikota, Yudin Laliyo nampak gelisah, dia tanya bagaimana prediksi RAGORO soal hasil sidang putusan yang beberapa jam lagi akan digelar.

” lihat saja raut wajah dan ketenangan pak Wali,” mendengar jawaban itu, Yudin tersenyum. ” Pak Wali kan selalu sangat tenang,” katanya.

Harus diakui, Marten Taha selalu berhitung sangat matang, lihat saja ketika dia dan Ryan Kono dicoret pada Pilwako 2019,Marten tampil dengan sangat tenang, bahkan di depan sejumlah tokoh Golkar dia yang justru menenangkan mereka. tenang saja, kita akan menang di MK, ” kata Marten.

Lepas dari itu semua, Dewi Fortuna masih berpihak pada Marten. Kata orang Cina, Marten punya tulang merah.

Seperti diketahui, MK telah mengabulkan Gugatan Wali Kota Gorontalo, dan sejumlah Kepala Daerah lainnya terkait masa jabatwn mereka yang harus verakhir 31 Desember nanti.

Dengan putusan tersebut maka Marten akan menyekesaikan masa jabatannya pas 5 tahun yang akan berakhir pada 2 Juni 2024 nanti.

Putusan MK ini tentu saja disambut gembira oleh seluruh pegawai Pemkot, karena mereka masih bisa bersama Marten meski hanya tinggal beberapa bulan lagi.

Marten melayangkan gugatan, karena Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada itu dianggap merugikan rakyat lanyataran memotong masa jabatan kepala daerah, yang mestinya 5 tahun jadi 4 tahun lebih.

Dalam memutuskan gugatan tersebut, MK memiliki sejumlah alasan. Yaitu, pengaturan tranisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya.

“Sehingga pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak,” ujar wakil Ketua MK Saldi Isra

Selain Marten, ada juga gubernur dan wali kota yang ikut menggugat UU Pilkada itu. Yaitu, Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

Tahapan dan jadwal kpu Kota
pps siakba
Iklan Pantarlih Kota
Cek Data Diri Pendukung
sosialisasi tahapan pilkada kpu bonebolango
Iklan KPU Provinsi
ads
dictionary Baca cable Terkait trending_up Trend format_indent_decrease Terkini dynamic_feed Lainnya