Advertisements
abd karim aljufrie
  • Home
  • Legislatif
  • Erwin Warning Jika Ada Titipan Yang Tidak Kompoten Dalam Pengangkatan P3K

Erwin Warning Jika Ada Titipan Yang Tidak Kompoten Dalam Pengangkatan P3K

Image

®Reporter : Jazzday

RGO. ID (DEPROV) – Kebijakan baru yang akan diterapkan Menpan RB ditahun 2024 ini merupakan angin segar untuk para Honorer di Provinsi Gorontalo.

Pasalnya ada bocoran bahwa Honorer yang sudah melaksanakan pengabdian selama 5 Tahun keatas sudah dipastikan akan terangkat menjadi P3K.

Hanya saja Aleg Komisi lll DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail S.Ikom mewanti wanti kepada Pemerintah Gorontalo agar kebijakan ini jangan disalah gunakan oleh ordal ordal untuk melakukan hal hal diluar mekanisme berlaku.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo bahwa penerimaan P3K tetap melihat dari segi kompetensinya dan juga disiplin ilmunya.

Sehingga para P3K benar-benar bisa bekerja dalam menunjang kinerja pemerintah daerah.

“BKD yang menjadi domainnya dari ini, harus diseleksi betul-betul, tolong dilihat orang orang benar benar berkompotensi”,Pinta EI

Karena berkaca dari beberapa pengalaman kemarin, banyak para Honorer yang mempunyai kualitas mempuni namun disia siakan daerah, sehingga Pengusaha ini tidak mau Pemerintah Daerah kembali mendapatkan kerugian lagi.

“Ada beberapa anak daerah yang punya kompetensi diatas rata rata, yang tidak dihargai daerah akhirnya mereka cabut ke daerah lain, ada di Makassar ada dimanado, ada yang menghubungi saya,di ngomong ke saya, dia punya sertifikasi rekam medis dari  Universitas Diponegoro Semarang, nah di rumah sakit Ainun cuma satu tuh rekam medis Jadi kalau misalnya direkam medisnya sakit bagaimana nasib pasien, begitu ada juga  ahli-ahli lingkungan yang lain, poinnya jangan sampai kita kehilangan lagi dengan orang orang seperti ini ditahun ini “,Jelas EI.

Sekali lagi Ketua IMI Provinsi Gorontalo (Ikatan Motor Indonesia) menegaskan pengangkatan P3K harus diseleksi dengan baik dan ketika ada main mata dan sebagainya  maka DPRD Provinsi Gorontalo akan merekomendasikan sanksi kepada mereka.

” Kementerian udah bilang bahwa tes itu cuma formalitas aja, jadi sekali lagi saya minta pihak BKD  lebih selektif lebih menerima yang kompeten, ketika ketauan ada titipan titipan maka DPRD akan merekomendasikan ordal tersebut untuk diberhentikan”, Tandasnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

iklan kpu prov
Klik gambar untuk berita selengkapnya
ads pps siakba
Klik gambar untuk berita selengkapnya
iklan tahapan pilkada kpu bonebolango
Klik gambar untuk berita selengkapnya
Iklan KPU Provinsi
Klik gambar untuk berita selengkapnya
ads
dictionary Baca cable Terkait trending_up Trend format_indent_decrease Terkini dynamic_feed Lainnya