Advertisements

SANKSI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Image

Penulis : Tri Wibawa Putra T. Haras Mahasiswa UNG Jurusan Hukum

RGOL.ID (GORONTALO) – Sanksi merupakan bagian penting dari peraturan hukum. Pemberian sanksi dalam batang tubuh peraturan hukum bertujuan agar segala ketentuan yang bersifat konstruksi (peraturan) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi selalu memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah untuk memberikan sanksi, jika terjadi pelanggaran terhadap standar hukum administrasi yang berlaku Penerapan sanksi administratif selalu berjalan paralel dengan pelaksanaan kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, sanksi administratif dan penegakannya akan menjadi titik awal penerapannya oleh lembaga pemerintah, yang sering kali menciptakan hubungan hukum khusus dengan warga negara dan badan hukum perdata.

Seiring dengan semakin luas dan beragamnya wilayah kerja pemerintah yang masing-masing diatur dengan peraturan tersendiri, maka jenis dan bentuk sanksi dalam rangka penerapan peraturan tersebut pun semakin beragam. Secara umum jenis dan bentuk sanksi tercantum dan diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di wilayah administratif tertentu. Secara umum, ada beberapa jenis sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

  • Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan 

Keputusan yang menguntungkan (begunstigende beschikking) artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang mungkin ada.

  • Pengenaan Denda Administratif 

Denda administrative (bestuurlijke boetes) dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inpektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Menurut P. de Haan dan kawankawan, “Anders dan de administratieve dwangsom die gericht is op het verkrijgen van een feitelijke situatie in overeenstemming met de norm, vornt de administratieve boete niet meer dan een reactive op een normoverteding, die gericht is op het toevoegen van een zeker leed. Vooral in het belastingsrecht komt de administratieve boete voor. In alle gevallen legt een administratief orgaan, zonder tussenkomst van de rechter een straf op”, (berbeda dengan pengenaanuang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih 7 dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaran hakim).

Sanksi tata usaha negara merupakan suatu bentuk pemaksaan yang dilakukan pemerintah terhadap warga negara apabila ada perintah, kewajiban atau larangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara yang dikeluarkan oleh negara. Sanksi tata usaha negara berbeda dengan pidana sanksi yang lebih banyak berkaitan dengan hukum pidana dan kekerasan terhadap hak asasi manusia. Sanksi tata usaha negara juga dapat berupa paksaan pemerintah (bestuurdwag), pencabutan keputusan yang menguntungkan, pengenaan paksaan pemerintah (dwangsom), dan pengenaan denda administrasi (pengelola boete

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan