Advertisements
  • Home
  • Kampus
  • Soal Laporan ke Bawaslu. Adrianto Kritik Balik Abangnya di PB HPMIG

Soal Laporan ke Bawaslu. Adrianto Kritik Balik Abangnya di PB HPMIG

Image
Foto : Adrianto saat berorasi di kampus UNG.

Reporter : RAGORO 

RGOL.ID (GORONTALO) – Ketua Senat Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNG, Adrianto, menilai PB HPMIG kurang mengetahui dan memahami isi dari Rapat Koordinasi Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu, yang salah satunya menyentil soal kelanjutan PPK/PPS yang bertugas pada Pileg dan Pilpres, beberapa waktu lalu.

Hal ini terungkap pada Dialog Pendidikan Politik yang digelar FIP UNG, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Kamis (2/5/2024).

“Dalam kegiatan dialog ini, kami mengkaji berbagai macam hal dan sudut pandang, baik politik nasional maupun politik lokal yang sedang hangat diperbincangkan. Politik lokal misalnya, kami tertarik untuk menelaah, serta mengkaji apa yang menjadi laporan oleh PB HPMIG kepada Bawaslu terhadap pernyataan Pj. Gubernur Gorontalo.

Menelaah hasil laporan yang dibuat oleh PB HPMIG kami melihat bahwa Hal ini sama sekali tidak benar jika kita mendengarkan dan memahami betul hasil rapat koordinasi oleh Forkopimda kemarin,” kata Adrianto.

Adrianto menyampaikan, apa yang diadukan oleh PB HPMIG ke Bawaslu ini adalah apa yang disampaikan oleh Ketua KPU sebelumnya. “Kira-kira pernyataan pak Pj. Gubernur seperti ini dalam sambutan beliau, tadi sudah disampaikan oleh pak ketua ini PPK PPS nya diseleksi ulang tidak menggunakan PPK/PPS Pileg.

Ini berarti bisa saja berganti semua atau juga orang yang sama atau 50% atau seperti apa?,” kata Adrianto menirukan pernyataan Pj. Gubernur.

Jika perkataan ini yang menjadi dasar PB- HPMIG mengadukan PJ Gubernur Ke Baswaslu Gorontalo, tambahnya lagi, maka bisa disimpulkan bahwa PB HMPMIG tidak mendengarkan secara saksama, sampai akhir pidato pak Pj. Gubernur.

Lanjutnya, jika menganalisa lebih dalam lagi, disini secara lisan PJ Gubernur menyampaikan “atau seperti apa” berarti beliau tidak ingin ikut campur dengan keputusan menggunakan PPK, PPS lama dan baru baik itu 50% atau secara keselurhan.

“Justru Pj. Gubernur Gorontalo mendukung penuh pelaksanaan Pilkada Gorontalo 2024 dengan mengintruksikan kepada pak sekda untuk menyurat ke Pemerintah Daerah, bahwa bagi mereka-mereka yang akan menjadi PPK PPS itu saya minta pak sekda untuk menyurat ke pemerintah kabupaten kota agar memberikan dispensasi. Ini kan bukti kongkrit bahwa Pj. Gubernur sangat mendukung penuh agenda Pilkada serentak 2024 ini,” sambungnya.

Menurutnya, Pj. Gubernur tau persis dan sudah bisa membayangkan jika pegawai pemerintah tergabung dalam PPK PPS waktu dan kerjanya akan terbagi baik dalam pelaksanaan Bimtek sampai pada prosesi pencoblosan nanti. “Sayang saja, sekelas PB HPMIG tidak cermat sebelum melaporkan hal ini ke Bawaslu. Diakhir kami beranggapan bahwa dengan kejadian ini PB-HPMIG butuh pendalaman informasi agar bisa menjadi sebenar-benarnya kontrol sosial yang baik, dan menjadi mitra kritis pemerintah sehingga gerakan-gerakn yang dibuat benar-benar bermanaafaat untuk daerah Gorontalo,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan