Advertisements
abd karim aljufrie
  • Home
  • Boalemo
  • 11 Caleg Terpilih Minta KPU Tidak Jalankan Putusan MK

11 Caleg Terpilih Minta KPU Tidak Jalankan Putusan MK

Image
Foto : Ismail Alulu dan La Ode Haimudin.

Reporter : Jazzday

RGOL.ID (GORONTALO) – Sebelas Caleg terpilih Deprov dari dapil VI merasa dizolimi oleh putusan MK yang dinilai sangat tidak adil, karena ini putusan yang tidak adil maka KPU bisa untuk tidak mengeksekusi putusan itu.” Luar biasa, ini peristiwa luar biasa yang baru pertama terjadi di Indonesia, Hebatnya lagi berlaku di Gorontalo,” kata La Ode Haimudin

Bisa terjadi tsunami politik di Indonesia jika putusan ini tetap dijalankan, pasalnya kata Sekretaris DPD PDIP Gorontalo ini, ada banyak daerah yang juga tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, baik itu di tingkat nasional maupun di Gorontalo, tetapi anehnya hanya di Pohuwato Boalemo yang harus PSU.

” Kami menghormati putusan MK, tetapi kami juga merasa sangat dirugikan, kami dari PDIP sudah memenuhi semua persyaratan, termasuk soal 30 persen jatah perempuan, kami susah bekerja habis habisan, kami kerahkan semua kemampuan, baik tenaga pikiran dan juga dana dan setelah menang tiba tiba dibatalkan dan harus pemilihan ulang, mengapa kami juga harus dihukum atas pelanggaran yang tidak kami lakukan, “katanya.

Jadi kata La Ode lagi mereka tetap akan melakukan perlawanan secara hukum, kami akan menggugat KPU secara perdata dan juga pidana. Kami juga akan minta supaya daerah lainnya juga harus PSU.

Kalau tidak maka KPU harus berani untuk tidak mengeksekusi putusan MK tersebut, karena hal ini adalah kelalaian KPU yang meloloskan partai yang memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan.

Seperti diketahui 11 Caleg Terpilih dari dapil VI menggelar rapat di DPW Nasdem, rapat yang berlangsung berjam jam itu berakhir dengan beberapa upaya.

Tetapi bagi Ismail Alulu apapun keputusan harus dihadapi, ” Kita semua juga resah dengan putusan MK tersebut, bayangkan kita sudah habis habisan berjuang, tetapi kemudian harus diulang kembali,” katanya.

Sementara itu banyak kalangan menilai putusan itu mestinya hanya berlaku pada partai yang dinilai melanggar aturan 30 persen itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

Tahapan dan jadwal kpu Kota
pps siakba
Iklan Pantarlih Kota
Cek Data Diri Pendukung
sosialisasi tahapan pilkada kpu bonebolango
Iklan KPU Provinsi
ads
dictionary Baca cable Terkait trending_up Trend format_indent_decrease Terkini dynamic_feed Lainnya