Reporter : RAGORO
RGOL.ID (DEPROV) – Pernyataan keras yang dilayangkan Ketua Komisi III Deprov Thomas Moopili terkait proyek Tanggidaa yang sudah putus kontrak sejak November 2023 itu mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, terutama dari warga Tanggidaa.
Bahkan Adhan Dambea turut memberikan dukungan pada rekannya di Deprov itu, menurut anggota Komisi I itu, memang sudah seharusnya Pj. Gubernur berani mengganti semua pejabat yang tak becus menangani penyelesaian pekerjaan proyek tersebut.
Menurut Adhan, Pj. Gubernur punya alasan kuat mengganti Kadis PU dan beberapa pejabat lainnya temasuk Kabag SDA dan juga Kepala BKD.
Proyek ini sudah putus kontrak sejak November 2023, tetapi sampai sekarang kelanjutan pekerjaan proyek itu tidak juga dilaksanakan, sudah 3 Pj. Gubernur tetapi tidak bisa juga menyelesaikan proyek Tanggidaa.
Seperti yang diberitakan beberapa hari lalu, Thomas Moopili benar benar mengikuti sejumlah pejabat yang terkait dengan proyek Tanggidaa.
Thomas mengaku bingung sekaligus geli, betapa tidak, karena keterangan antara Pj. Gubernur Rudi Salahudin dengan Kadis PUPR Provinsi Gorontalo Aries Ardianto terjadi perbedaan.
Disatu sisi Penjagub Gorontalo Rudi Salahudin telah berjanji akan menyelesaikan pekerjaan drainase kanal Tanggidaa pada bulan September.
Disisi lain Kadis PUPR Provinsi Gorontalo Aries Ardianto ketika melakukan rapat bersama Komisi III Deprov, mengatakan proyek Tanggidaa akan diselesaikan diakhir tahun ini dan Kadis telah berjanji.
Alasannya Karenakan ketika pekerjaan Kanal Tanggidaa tidak sesimpel dengan apa yang dipikirkan dan dihadapi.
Jawaban Kadis PUPR bisa diartikan Thomas menyalahkan Pj. Gubernur sebagai atasannya, sebab Pj. Gubernur berjanji akan menyelesaikan proyek Tanggidaa ini pada bulan September, tetapi Kadis PUPR mengatakan kalau proyek itu tidak bisa selesai sesuai yang dijanjikan oleh Pj. Gubernur.
Menurut Thomas secara tidak langsung, Kadis menyalahkan Gubernur. Thomas kemudian memberikan memberikan peringatan keras pada Kadis, jika sampai proyek ini tidak selesai juga maka DPRD Provinsi Gorontalo akan mengambil sikap tegas dengan merekomendasikan pemecatan kepada Kadis PUPR.
“Mulai minggu depan saya akan berkantor di Dinas PUPR untuk memastikan bahwa proyek Tanggidaa sudah jalan dan standar yang ditetapkan. agar masyarakat Tanggidaa tau bahwa DPRD sudah bertanggung jawab , dan kami tidak mau disalahkan”, Tandasnya.
Tinggalkan Balasan