Reporter : Jazzday
RGOL.ID (DEKOT) – Anggota Legislatif DPRD Kota Gorontalo, Robin Yusuf, kembali menyoroti persoalan infrastruktur dan penanggulangan bencana di Kota Gorontalo, khususnya di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya.
Politisi Muda Dekot ini menilai masalah banjir dan longsor di kawasan tersebut membutuhkan penanganan serius melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintah Pusat.
Politisi PPP itu mengungkapkan bahwa intensitas hujan yang tinggi dalam waktu singkat sering kali menyebabkan banjir dan tanah longsor di wilayah Talumolo dan merupakan bencana terparah yang dialami.
Kondisi ini sangat memprihatinkan karena merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas warga.
“Ini adalah bencana alam kita tidak bisa memprediksikannya, dan Ini adalah masalah serius yang terjadi di Kelurahan Talumolo, saya harap Talumolo harus menjadi prioritas pemerintah dan perlu tindakan cepat dan terencana dari semua pihak terkait”, tegas Robin.
Olehnya pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota, Pemprov Gorontalo, dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif.
“Kolaborasi semua tingkatan pemerintahan sangat diperlukan. sebab DPRD belum bisa membahas anggaran dikarenakan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) belum terbentuk, sehingga Pemkot Gorontalo tidak bisa bekerja sendiri,butuh dukungan dari Pemprov dan Pemerintah Pusat, baik dari segi anggaran maupun program perbaikan infrastruktur,” kata Robin.
Menurut Wakil Bendahara Umum IMI Provinsi Gorontalo, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah perbaikan drainase, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penahan tebing.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan pasca-bencana, tetapi juga mempersiapkan langkah preventif. Misalnya, memperbaiki saluran air dan memperkuat struktur tanah di wilayah-wilayah yang rentan longsor,” tambahnya.
Lebih dari itu Robin juga meminta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar agar tidak memperparah risiko bencana.
Namun, Robin menegaskan bahwa tanggung jawab terbesar tetap ada di tangan pemerintah, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur yang memadai.
Tinggalkan Balasan