oleh

5 Kelurahan Ingin Pisah Dari Bone Bolango

Walikota Bersama Wagub Idris Rahim Rapat Temu Kerja dengan Komisi II DPR RI
Walikota Bersama Wagub Idris Rahim Rapat Temu Kerja dengan Komisi II DPR RI

GORONTALO (RADAR) – Bersama wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim. Walikota Gorontalo, Marten Taha,SE.M.Ec.Dev menghadiri rapat temu kerja dengan Komisi II DPR RI, yang berlangsung di ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo. Dalam rapat ini, Walikota Marten Taha menyampaikan 3 persoalan penting. Diantaranya yakni Kota Gorontalo butuh ratusan guru agama dan guru olahraga, masalah keinginan masyarakat di 5 kelurahan di Kecamatan Kabila Bonbol, yang ingin bergabung dengan Kota Gorontalo, serta masalah revisi undang-undang Pilkada.

Dalam paparannya Marten Taha mengatakan, sudah lama pihaknya menerima aspirasi warga Kecamatan Kabila Bone Bolango yang ingin bergabung ke Kota Gorontalo. Bahkan Marten Taha menegaskan, pihaknya telah menerima kedatangan Tim Kerja Penggabungan Wilayah Bonbol-Kota Gorontalo, dimana ada 5 wilayah di Kecamatan Kabila yang berstatus kelurahah, untuk bergabung dengan Kota Gorontalo. Menurut Marten pihaknya menyambut baik masalah ini. Apalagi wilayah Kota Gorontalo hanya sekitar 79 KM persegi sudah termasuk kawasan pengunungan dan pantai, dan secara efektif luas wilayah kota hanya sekitar 56 KM persegi. ” Karena Kota dan Kaupaten Bonbol dibentuk berdasarkan undang-undang, tentunya penggabungan wilayah tersebut pasti akan berproses hingga ke Depdagri dan DPR RI. Untuk itu melalui forum ini saya menyampikan langsung kepada Komisi II DPR RI,” ujar Marten Taha.

Demikian juga soal moratorium penerimaan CPNS. Saat ini Kota Gorontalo kekurangan ratusan guru agama dan guru olah raga, namun terkendala oleh moratorium. ” Pemkot bisa saja mengangkat guru honor, namun hal ini tidak maksimal termasuk dari segi kualitas,” tegas Marten. Menyangkut revisi undang-undang Pilkada. Marten Taha meyatakan mendukung. Diantaranya harus dilakukan revisi soal pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah. Sebaiknya proses seleksi kesehatan dilakukan sebelum calon mendaftar, demikian juga pengumuman hasil tes kesehatan. Pasalnya kata Marten, tahapan pemeriksaan kesehatan ini, bisa berakibat fatal jika tim pemeriksa kesehatan tidak independen, karena bisa saja masalah kesehatan ini bisa digunakan mengugurkan calon kepala daerah lain. Demikian juga soal alat peraga kampanye berupa baliho, harus ditanggung oleh negara, karena masalah Baliho ini sering menjadi alat untuk menjatuhkan calon lain. ” Negara harus berkeadilan kepada semua calon kepala daerah, baik calon berduit maupun tidak, untuk itu biaya alat peraga harus ditanggung oleh negara,” papar Marten Taha.(RG-22)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.