oleh

7 Area Diawasi KPK

rgol.id – Pelepasan aset-aset pemerintah ternyata tidak ada kata kadaluarsa. Bila prosesnya tidak sesuai aturan, maka KPK RI akan tetap menelusuri jejaknya. Lihat saja yang terjadi di Kota Gorontalo sekarang, ada 7 area yang diawasi KPK di Kota Gorontalo.

Pertama soal aset, kemudian Pendapatan Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa. Itu antara lain. Mengapa KPK begitu ketat mengawasi Kota Gorontalo, apakah ada yang kurang beres? Justru terbalik, sepertinya daerah yang dipimpin Marten ini bisa dijadikan percontohan karena dalam Monitoring Center of Prevention (MCP) Kota Gorontalo mendapat angka tertinggi di Indonesia, KPK memberi nila 78 persen.

KPK tidak ingin angka ini hanya sebatas administrasi, tetapi di lapangan tidak sesuai kenyataan. “untuk itulah KPK turun langsung mengecek kondisi di lapangan, jangan sampai hanya indah kabar dari rupa,” kata Walikota.

Jadi kata Walikota lagi, kalau KPK turun memeriksa tempat-tempat usaha, bahkan menyegel sejumlah toko, semua itu dalam rangka penertiban 7 area tadi. Sementara soal aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semua akan ditertibkan dulu, lalu kemudian akan ditelusuri semua proses pelepasannya.

KPK akan memeriksa satu per satu pihak-pihak yang terlibat dalam urusan aset ini. Bagaimana cara mereka memperolehnya dan sampai soal aturan dan siapa yang mengeluarkan kebijakan itu.

Walikota ketika dihubungi kemarin mengatakan, tidak ada pihak yang bisa menghalangi Kerja-kerja KPK dan dia sendiri harus sangat terbuka. Lagi pula tidak ada yang bisa ditutupi dari KPK. Sekarang ini semuanya diawasi dengan ketat oleh KPK, bahkan pembahasan APBD diawasi oleh KPK. (lev/tr-11)

Komentar