oleh

7 Catatan BPK Untuk Pemda Gorut

RGOL.ID, GORONTALO – WTP ke-5 atas opini yang diberikan oleh BPK RI kepada pemerintahan Gorontalo Utara, bukan tanpa catatan.

Ada kurang lebih 7 catatan yang harus segera dituntaskan dan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda Gorontalo Utara dibawah kepemimpinan Indra Yasin-Toriq Modanggu.

Pertama, permasalahan berkaitan dengan pengelolaan kas dan persedian, dimana BPK menjumpai permasalahan antara lain, pengelolaan transaksi non tunai belum memadai, seperti tidak terdapat pemisahan fungsi pengelola keuangan pada mekanisme transaksi non tunai, dan terdapat penarikan tunai pada 19 OPD, tidak sesuai kententuan.

Kemudian penatausahaan persediaan belum memadai seperti penatausahaan persedian oleh penyimpan/pengurus barang dinas kesehatan dan instansi farmasi kesehatan tidak memadai.

Kedua, permasalahan berkaitan dengan pengelolaan aset tetap, dimana BPK masih menjumpai permasalahan antara lain pemanfaatan aset tidak didukung dengan SK pengguna, aset  tetap tidak dilengkapi informasi memadai secara rinci.

Ketiga, permasalahan terkait dengan aspek kepatuhan pendapatan, BPK menjumpai permasalahan antara lain dasar perhitungan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah belum memadai.

Keempat, permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja pegawai, dimana BPK menjumpai permasalahan antara lain terdapat kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai yang telah diberhentikan.

Sementara status ASN dan kelebihan bayar tunjangan kepada ASN yang telah dijatuhi hukuman tindak pidana.

Kelima, permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja barang dan jasa, BPK menjumpai permasalahan antara lain pertanggung jawaban biaya alat tulis kantor, biaya jasa pihak ke tiga, biaya sewa dan biaya BBM, Belanja Dana BOS tidak didukung bukti yang lengkap dan sah.

Keenam, permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja modal, dimana BPK menjumpai permasalahan antara lain pelaksanaan pekerja tidak sesuai kontrak, diantaranya kekurangan volume pekerjaan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda.

Ketujuh, permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja bantuan keuangan, BPK menjumpai permasalahan, antara lain penerima dana dari RKUD ke rekening kas daerah terlambat dan sisa dana melebihi 30 persen.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Rahmadi, SE dalam sambutannya meminta kepada kepada daerah untuk memberikan perhatian serius, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui laporan hasil pemeriksaan sesuai UU No 15 tahun 2004.

“kami harapkan pemerintah Gorontalo Utara segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi  dalam waktu 60 hari,” tuturnya. (riel)


Komentar