RGOL.ID, GORONTALO – Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memilih Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) definitif.
Tentunya hal ini sangat sangat mempengaruhi jalannya sistem pemerintahan maupun program-program pembangunan di Gorontalo.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea sangat menyayangkan sudah hampir dua tahun, persoalan pengangkatan Sekda definitif ini belum juga selesai.
Sementara kata Adhan, Sekda definitif ini sangat dibutuhkan untuk suksesnya pemerintahan. “sampai kapan jabatan Sekda ini dipimpin seorang Plt atau Plh?” tanya Adhan.
Apalagi menurut Adhan, sesuai informasi dari Kepala BKD, sudah dua kali dilakukan proses perpanjangan jabatan Sekda yang saat ini dipimpin Syukri Botutihe.
Seharusnya kata Adhan, jabatan Sekda itu sudah harus definitif yang prosesnya dimulai dengan job bidding. Tapi kenyataannya kata Adhan, sudah hampir 2 tahun ini, BKD belum juga melakukan proses job bidding pemilihan Sekda definitif.
Sehingga itu, Adhan meminta Penjagub Gorontalo meninjau kembali jabatan Kepala BKD yang tidak punya kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya mempersiapkan job bidding pemilihan Sekda definitif.
Kalaupun alasannya belum ada anggaran, maka Adhan mengatakan bahwa 3 bulan lalu anggaran job bidding pemilihan Sekdaprov sudah disepakati di DPRD.
Dimana sebelumnya DPRD usulkan anggarannya Rp1,2 miliar, tapi Kepala BKD minta Rp1,5 miliar, sehingga disepakati Rp1,5 miliar.
“jadi pertanyaan saya, ada apa ini anggaran pemilihan Sekda sudah sampai Rp1,5 miliar,” tanya Adhan.
Anehnya lagi, meskipun anggarannya sudah ada, tapi hingga saat ini, proses pemilihan Sekda belum juga dilakukan.
Menurut Adhan, belum dibukanya pendaftaran job bidding pemilihan Sekdaprov ini, patut diduga dan dicurigai, ada kongkalingkong antara BKD dan Sekda sekarang ini, agar jabatan Sekda tetap dipimpin pejabat sekarang.
“wajar saja kalau dicurigai ada permainan didalamnya, karena anggarannya sudah ada, tapi prosesnya belum juga dilakukan,” ujar Adhan.
Kalaupun alasan lainnya konsultasi ke pemerintah pusat, menurut Adhan, satu dua minggu sudah sangat maksimal untuk melakukan konsultasi.
Sehingga itu, Adhan meminta Penjabat Gubernur segera mengambil langkah cepat untuk segera mempercepat proses pembukaan job bidding pemilihan Sekdaprov definitif.
Adhan mengingatkan kepada Penjagub untuk tidak termakan dengan dugaan kongkalingkong para pejabat Provinsi yang sudah terbangun kelompok-kelompok.
“saya sudah ingatkan kepada Penjagub agar hati-hati dalam memimpin, karena di lingkungan Pemprov ini sudah terbangun kelompok-kelompok, dan saya minta Penjagub jangan terhasut dalam kelompok-kelompok itu, Penjagub baiknya lebih fokus dalam melaksanakan program-program kepentingan rakyat,” tegas Adhan.
Buktinya kata Adhan, untuk memilih Sekdaprov definitif saja sudah hampir 2 tahun tidak terlaksana. Padahal kata Adhan, menurut Kepala BKD, selama hampir dua tahun ini, jabatan Plt Sekda sudah dua kali perpanjangan.
Artinya, itu sudah melewati batas perpanjangan, maka seharusnya Kepala BKD sudah langsung mengambil langkah-langkah untuk membuka pendaftaran job bidding pemilihan Sekdaprov definitif.
Tapi ini kata Adhan, Kepala BKD belum punya langkah-langkah ke arah itu, setidaknya membuka pendaftaran.
“ada apa, maka sekali lagi, patut diduga dan dicurigai, terhambatnya proses job bidding ini, ada kelompok-kelompok yang masih ingin tetap mempertahankan dominasinya di Pemprov Gorontalo, termasuk mengamankan posisi jabatan Sekdaprov,” tambah Adhan.
Sehingga itu, sekali lagi Adhan meminta kepada Penjabat Gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah cepat meninjau kembali jabatan kepala BKD sekaligus secepatnya membuka pendaftaran job bidding Sekda Provinsi Gorontalo. (awl)
