oleh

Adhan Tolak Bangkitnya Komunis Lewat RUU HIP

RGOL.ID, GORONTALO – Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sementara dibahas di DPR RI mendapat penolakan dari berbagai penjuru Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Gorontalo.

Mantan Walikota Gorontalo, Adhan Dambea mengecam keras dan menolak keras RUU HIP yang tidak menuangkan atau memasukan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang larangan kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dalam berbagai bentuk di Indonesia.

Artinya, dengan tidak dituangkannya TAP MPR nomor 25 tahun 1966, maka menurut Adhan, patut diduga dan dicurigai, para konseptor dibalik RUU HIP ini sepertinya ingin kembali membangkitkan paham komunisme di Indonesia.

“saya khawatir melalui RUU HIP ini, ada pihak yang ingin membangkitkan kembali paham dan ideologi komunis di Indonesia,” ujar Adhan, sembari menambahkan RUU HIP ini sangat mengancam persatuan dan keutuhan NKRI.

“saya sebagai wakil rakyat secara tegas menolak RUU HIP ini, dan DPR dan Pemerintah agar tak memberikan ruang bagi paham komunisme di Indonesia,” tegas anggota DPR Provinsi Gorontalo ini.

Mantan Ketua DPR Kota Gorontalo ini mencium ada aroma komunismen yang sangat kental dibalik RUU HIP.

Adhan pun menghimbau seluruh umat di Gorontalo untuk selalu waspada dan bersatu melawan penyebaran paham komunisme.

Tidak hanya sekedar menolak, Adhan pun mempersiapkan agenda deklarasi besar-besaran di Gorontalo dalam rangka menolak RUU HIP.

“insyaAllah dalam waktu dekat ini kita akan deklarasi besar-besaran dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan keagamaan di Gorontalo, dalam rangka menolak RUU HIP, sekaligus mengingatkan kepada DPR dan pemerintah bahwa masyarakat menolak RUU yang kental dengan paham komunisme itu,” tegas Adhan.

Namun demikian, karena saat ini masih pandemi covid-19, maka untuk kegiatan deklarasi tersebut, Adhan masih akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda Provinsi Gorontalo, termasuk Gugus Tugas Covid-19.

“nanti lewat pertemuan dengan Forkopimda itu, kita akan rancang bentuk deklarasinya, tetapi pada dasarnya tetap memenuhi protokol kesehatan,” tutur mantan Ketua Syarikat Islam Provinsi Gorontalo ini. (awal-46)

Komentar