oleh

Apakah Haram Perempuan Jadi Kepala Daerah?

GORONTALO (RGOL.ID) –  ‘Suara rakyat suara Golkar,’ apakah masih dipakai Golkar Gorontalo? Kalau masih, maka Golkar harus menghormati perempuan. Jika memang  dari hasil survey yang muncul adalah perempuan, maka Golkar harus komit pada mekanisme partai untuk Calon Kepala Daerah.

Seperti diberitakan beberapa hari lalu, terkesan kalau Golkar mundur beberapa langkah untuk menampilkan perempuan sebagai Cagub karena faktor adat.

Sejumlah aktivis perempuan mempertanyakan larangan secara adat bahwa perempuan  tidak boleh jadi kepala daerah itu apakah tertulis lalu apakah perempuan jadi kepala daerah itu haram hukumnya.

“maaf saya tak mau terjebak dukung mendukung dalam politik, hanya saja dalam catatan sejarah maupun buku buku tentang peran perempuan di masa kerajaan ternyata banyak sekali kaum perempuan Gorontalo yang pernah jadi raja,” kata aktivis perempuan yang tak mau disebut namanya.

Lalu apa kata Sekretaris DPD I Golkar Gorontalo soal langkah mundur Golkar dalam mencalonkan perempuan sebagai Cagub. “siapa bilang Golkar takut menampilkan perempuan di Pilgub dan siapa bilang Golkar tak menghormati perempuan,” kata Paris Jusuf.

Menurut dia ada 5 kader Golkar yang direkomendasi Rakerda sebagai Bakal Cagub dan sampai sekarang 5 nama itu masih belum keluar dari daftar tersebut termasuk Idah Syahidah.

Jadi kata Ketua Deprov itu mekanisme pencalonan  di Golkar sampai sekarang ini tengah berlangsung dan 5 bakal Cagub sudah diperintahkan untuk melakukan sosialisasi agar pada survey nanti elektabilitas mereka tinggi, dan siapapun diantara mereka yang surveynya paling tinggi maka bisa dipastikan DPP akan merekomendasinya.

“siapa pun yang surveynya bagus termasuk Ibu Idah , maka DPD I akan mengirim nama nama mereka ke DPP dan DPP yang akan memutuskan siapa yang dianggap paling tepat untuk menjadi Cagub dari partai Golkar,” katanya. (LaAwal-46)


Jangan Lewatkan

Komentar