oleh

Asa Ganti Rugi Pembebasan Lahan di Islamic Center, Ada yang Diatas Rp 1 Miliar per Orang

BOTU (RG) – Ganti rugi pembebasan lahan di bakal lokasi pembangunan Islamic Center yang gagal dibayarkan hingga 31 Desember 2021 lalu, menuai asa atau harapan tersendiri di para pemilik lahan yang akan mendapatkannya.

Seperti Suhardi Hamid, salah satu pemilik lahan yang akan mendapatkan ganti rugi-nya. Warga di lokasi bakal pembangunan Islamic Center atau tepatnya di kelurahan Moodu, kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo itu

mengaku dirinya sangat berharap sesegera mungkin direalisasikan pembayaran ganti rugi akan pembebasan lahannya, demi menutupi utang yang terlanjur dilakukannya, guna mengurusi kelengkapan persyaratan dokumen atau administrasi untuk pembebasan lahan tersebut.

Dimana, dia mengaku total pinjaman alias utang dirinya kepada orang lain, diatas Rp 100 juta. “Olehnya, saya berharap segera ada kejelasan terkait pembayaran ganti rugi akan pembebasan lahan di Islamic Center itu, guna sebagian untuk menutupi utang saya,” keluh Suhardi.

Ketika ditanya, berapa nilai bakal pembayaran yang akan diterimanya, Suhardi hanya menunjukan secarik kertas, yang bertuliskan nominal sekitar Rp 1,6 Miliar.

Tak heran, dengan nilai sebesar itu, sempat membuat kaget di jajaran keanggotaan Deprov Gorontalo. “Wah, besar juga ya,” sahut Ketua Fraksi Demokrat Nurani Bangsa (DNB) di Deprov, Erwinsyah Ismail.

MENJADI SILPA

Sementara itu, anggota Komisi I Deprov, Yuriko Kamaru, kepada para awak media usai komisi-nya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra OPD terkait ganti rugi pembebasan lahan di Islamic Center itu, menjelaskan, bahwa sebenarnya, di APBD Perubahan 2021 lalu, telah dialokasikan senilai Rp 15 Miliar untuk pembebasan lahan di bakal lokasi pembangunannya.

Dengan target waktu pembayarannya paling lambat pada 31 Desember 2021 lalu. “Namun karena hingga tanggal 31 Desember itu, anggaran untuk pembebasan lahan di Islamic Center tidak sempat dibayarkan, maka dengan sendirinya alokasi anggarannya menjadi Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) di tahun sebelumnya. Yang akan dimasukan pada pembahasan APBD berikutnya,” jelas Yuriko, yang juga anggota Badan Anggaran Deprov ini. (ayi)


Jangan Lewatkan

Komentar