oleh

Awas, Mafia Senggol

ilustrasi (Anwar/RG)
ilustrasi (Anwar/RG)

PAD Jangan Menguap Dijalan

RadarGorontalo.com – Pasar rakyat atau Senggol, direncanakan dalam 1-2 hari ini, akan bergulir di sejumlah tempat. Jika sekitar 5-10 tahun lalu, Senggol hanya ada di Kota Gorontalo, kini perkembangannya cukup pesat, sudah tersebar di 6 kabupaten/kota se provinsi Gorontalo.

Tingginya pendapatan senggol khususnya di Kota Gorontalo sendiri, membuat banyak kalangan bertanya dikemanakan pendapatan itu, apakah disetor ke daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau kemana? Dalam 15 hari beroperasi, diperkirakan duit ratusan juta bisa jadi PAD.

Dari pagelarannya sendiri, tidak dipungkiri dapat menghasilkan perputaran rupiah yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo. Namun sayang, hingga di tahun 2016 ini, pemerintah tidak bisa mengakomodirnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang khusus akan pengelolaan keuangan yang dihasilkan dari pasar senggol ini.

Jangan sampai, hal ini hanya dimanfaatkan orang per orang atau kelompok tertentu saja. Sementara, tidak didasari dengan aturan, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dari informasi yang dihimpun Radar Gorontalo, kekhawatiran akan pengelolaan pasar senggol yang amburadul, mulai tercium, pada sisi paling krusial dulu. Yakni, perparkiran. Dimana, dari pengakuan sejumlah warga, sewa parkir di pertokoan saat ini, sudah ada yang tembus Rp 5 ribu sekali parkir, dari sewa parkir yang biasanya hanya Rp 2 ribu. Tidak tanggung-tanggung, biaya parkir bisa tembus 10 ribu untuk motor, dan 20 bahkan 50 ribu untuk mobil.

Data yang diperoleh Radar Gorontalo, dari catatan yang dimiliki ketua panitia yang pernah mengelola senggol selama 13 tahun sejak zaman Walikota Medi Botutihe, untuk ruas jalan Suprapto Rp. 60 juta. Jalan Raja Eyato, Aquamin dan Apotik Rp.45 juta. Jlan MT. Haryono eks Pabrik es Sri Ratu Rp. 75 juta. jalan Imam Bonjol Rp. 20 juta. Kalau ditotal, jumlah setorannya Rp. 200 juta untuk PAD. Itu belum termasuk wilayah pasar Sentral.

Tidak adanya perda, membuat setoran PAD itu rawan menguap di jalan. Polisi pun diminta untuk benar-benar mengawasi, tak hanya soal kemanan tapi juga dari sisi sampai tidaknya setoran PAD itu ke kas daerah. (RG)


Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar