Baik mana, Tunai atau Non Tunai

KEPALA Perwakilan BI Cabang Indonesia, Suryono, Walikota Marten Taha, Mantan Puteri Indonesia, Zivanna Lethisa Siregar dan Dosen Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Agus Lahinta, pada kegiatan talkshow Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), Senin (14/11) kemarin, di gedung Graha Azizah, Kota Gorontalo.
KEPALA Perwakilan BI Cabang Indonesia, Suryono, Walikota Marten Taha, Mantan Puteri Indonesia, Zivanna Lethisa Siregar dan Dosen Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Agus Lahinta, pada kegiatan talkshow Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), Senin (14/11) kemarin, di gedung Graha Azizah, Kota Gorontalo.

RadarGorontalo.com – Kekhawatiran tentang keamanan saat berbelanja masih menjadi perhatian masyarakat. Maka tak heran jika masih banyak masyarakat yang mengandalkan uang tunai untuk sistem pembayaran. Namun demikian, baik tunai maupun non-tunai memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Lantas manakah yang terbaik ?

“Saya lebih suka pakai uang non-tunai, karena kalau pegang uang tunai berapa pun jumlahnya pasti habis. Boros banget jadinya. Belum lagi kalau bayar pakai uang tunai, kembalian recehannya suka dikasih permen. Sedangkan uang non-tunai bisa kita atur pemakaiannya,” ungkap Mahasiswi Univesitas Gorontalo (UG), dalam talkshow Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), Senin (14/11) kemarin, di gedung Graha Azizah, Kota Gorontalo.

Tak hanya mahasiswa, talkshow ini turut mengundang seluruh siswa SMA/SMK se-Kota Gorontalo. Diantara mereka, nampaknya telah banyak yang memahami prosedur uang non tunai. “Kita bisa mengetahui pengeluaran yang tak kita sadari hanya dengan melakukan cetak bukti transaksi di bank, tanpa harus repot-repot menulisnya di buku. Keunggulan ini yang tidak dimiliki uang tunai. Kita seakan memiliki manajer keuangan pribadi. Nggak perlu repot-repot lagi,” tambahnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Gorontalo, Suryono selaku pemateri juga mempertegas, bahwa kini pembayaran non-tunai sudah aman. Bank Indonesia kini telah melakukan usaha-usaha untuk melindungi konsumen, seperti penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/debit, penyampaian konfirmasi transaksi untuk transaksi tertentu, penggunaan PIN hingga etika penagihan kartu kredit. “Hanya di negara kita saja yang pengguna non tunainya masih rendah, sekitar 35 persen. Di tingkat negara-negara di ASEAN, semuanya diatas 50 persen,” jelas Suryono.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain demi menghemat anggaran, uang non-tunai juga dapat meminimalisir tindak kejahatan maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Sebab penggunaan uang tunai tidak tercatat, karena susah ditelusuri. Ini tentu berbeda dengan uang non-tunai. Semua transaksi tercatat dengan baik,” terangnya.

Selain itu, jelasnya, manfaat lain uang non-tunai sifatnya praktis, sehingga tak perlu membawa banyak uang tunai, meningkatkan akses masyarakat ke dalam sistem pembayaran, sehingga meningkatkan sirkulasi keuangan dalam perekonomian nasional, dan membantu usaha pencegahan serta identifikasi tindak kejahatan kriminal.

Namun demikian, program GNNT tidak lantas menghapus uang tunai. Posisi uang tunai tetap diperlukan. Hanya saja, porsi penggunaannya saja yang dikurangi. “Penggunaan uang tunai menjadi sebagai pelengkap dalam aktivitas transaksi di masyarakat,” tambahnya. Ia lantas menyebutkan presentasi transaksi ritel penggunaan uang tunai Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN yang paling tinggi, yaitu sekitar 99,4 persen. Sebagai perbandingan, di Thailand sekitar 97,2 persen, Malaysia 92 persen dan Singapura 55,5persen.

Dengan alasan tersebut, BI kemudian mencanangkan gerakan GNNT pada Senin (14/11) kemarin, yang diikuti oleh penandatangan MoU bersama Pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini Walikota Gorontalo Marten Taha, dan lembaga keuangan lainnya.

Dalam acara ini, BI juga menghadirkan Walikota Marten Taha. Menurutnya, Pemerintahan Kota (Pemkot) Gorontalo sudah lama mengalihkan semua proses penggunaan uang tunai menuju penggunaan uang non-tunai. Tak hanya uang, tetapi juga dokumen, seperti kontrak kerja sama, dan penggunaan anggaran semuanya menggunakan proses elektronik.

Hal itu dilakukan Pemkot dalam rangka meminimalisir peluang penyimpangan. Ia mencontohkan seperti ketika bendahara melakukan pembayaran terhadap kontraktor, yang harusnya senilai sejuta, berpotensi dikurangi jika masih menggunakan uang tunai. “Sebab, kita menyadari penggunaan uang non-tunai itu memang rawan penyimpangan. Ya, kita memang perlu agak buruk sangka bahwa jika tidak kita awasi bakal muncul proses penyimpangan,” tutup Marten. (rg-63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.