oleh

Bawa Satpol PP, Pemkot Akan Jemput Paksa Mobnas Oknum Mantan Pejabat

Ilust by bidik

RadarGorontalo.com – Bagian Umum Setda Kota Gorontalo akan menarik paksa sejumlah kendaraan dinas dan aset lainnya yang masih dikuasai oleh oknum mantan pejabat.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Gorontalo, Hermanto Saleh menyampaikan bahwa secara administrasi Pemkot sudah mejalankan tugas sesuai dengan aturan.

Yakni dengan melayangkan surat untuk pengembalaian aset, terhadap oknum mantan pejabat yang kini menjadi calon legislatif (caleg) tersebut. Hanya saja belum membuahkan hasil, tutur Hermanto.

Aset daerah yang bernilai sekitar Rp 1 Miliar ini tetap akan kita tindak-lanjuti. Alasan Hermanto karena dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu jelas menyebutkan bahwa Caleg dan Capres dilarang menggunakan fasilitas pemerintah.

Jika melanggar, ancamanannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan denda paling banyak Rp 24 Juta, bebernya. Pemkot kata dia sudah dua kali melayangkan surat penarikan aset.

“Secara administrasi pihaknya sudah mejalankan tugas sesuai dengan aturan. dengan melayangkan surat untuk pengembalaian aset, terhadap mantan pejabat tersebut. “Surat pemberitahuan yang dilayangkan itu, ditandatangani oleh Assiten II Setda Kota Gorontalo.

Tinggal kami menunggu pemberitahuan terakhir,” terang Hermanto. Mantan pejabat ini baru menyerahkan satu unit mobil operasional, dan yang belum dikembalikan diantaranya dua unit mobil masing-masing merek Fortuner dan Hilux, serta aset-aset daerah lainnya.

Baik itu yang dibeli dengan APBD Kota Gorontalo, serta yang diadakan melalui Bagian Keuangan Setda Kota Gorontalo. “Senin rencanannya kami akan melayangkan surat pemberitahuan ke III.

Jika kemudian surat tersebut tak diindahkan, maka kami akan menyita paksa aset daerah tersebut, dan ini sudah ranahnya Satpol PP sebagai penegak Perda.

Tugas yang kami lakukan, bukan sebuah hal yang merugikan oknum pejabat tersebut atau menguntungkan Pemkot Gorontalo. Namun lebih pada pencegahan, sehingga tidak ada kesan bahwa Pemkot hanya melakukan pembiaran, tukas Hermanto. (rg-62)


Jangan Lewatkan

Komentar