Bentor Bisa Dapat KUR

Asal Diakui Pemerintah 

RadarGorontalo.com – Andaikan bentor mendapatkan pengakuan secara resmi dari pemerintah, maka pemilik bentor bisa mendapatkan bantuan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR), lewat koperasi yang akan mereka dirikan. Saat ini, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 tahun 2016, lembaga keuangan seperti Koperasi dan lembaga pembiayaan, dibolehkan menyalurkan KUR.

Walaupun dibolehkan, tapi penyaluran KUR lewat lembaga keuangan selain Bank ini, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk koperasi, harus sehat dan berkinerja baik, melakukan kerjasama dengan perusahaan penjamin, serta punya online system data KUR. Begitu juga, dengan lembaga pembiayaan, non performing finance (NPF) nya harus rendah sekitar 1,43 persen. Nah, jika merasa sudah memenuhi sejumlah ketentuan itu, maka lembaga keuangan non bank ini, bisa ajukan permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan kata Ahmad Heryawan Kabid Pembinaan PPA 1, dari Kantor Wilayan DJPBN Gorontalo, KUR tak cuma mengcover sektor transportasi, tapi usaha kuliner juga bisa mendapatkan KUR.

Bicara soal penyaluran KUR sendiri, tidak fleksibelnya lembaga perbankan terhadap UMKM untuk penyaluran KUR, jelas tercermin dari data penyaluran KUR tahun 2016, untuk Gorontalo. Data terakhir menyebutkan, dari total nilai akad sebesar Rp. 220.036.153.800, sebagian besar atau 72 persennya diberikan untuk pedagang besar, atau senilai Rp. 160.158.315.800, yang diperkirakan per debiturnya mendapatkan bantuan diatas 17 juta rupiah. Nilai kredit yang dikucurkan itu sangat jauh jika dibandingkan dengan sektor pertanian yang hanya berkisar Rp. 15,2 miliar dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi hanya Rp. 12,5 miliar, dengan jumlah debitur jauh lebih banyak dibanding debitur dari pedagang besar.

KUR Perbankan Tak Fleksibel 

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan lewat realesenya menyebutkan, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan pernyataan OJK yang menilai kurang fleksibelnya KUR kepada para pelaku UMKM, diakibatkan adanya kebijakan di masing-masing perbankan yang berbeda.

Karena itu, kata Bhima, Rabu (23/11), “Harusnya penyaluran KUR juga melibatkan lembaga keuangan mikro,” katanya. Ia menyarankan perlu ada penyaluran dan penerapan KUR disektor prioritas, misalnya di sektor pertanian dan industri yang padat karya. “Dua sektor itu yang bisa dorong ekonomi dan penyerap tenaga kerja paling besar,” ujar Bhima. (rg-63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.