ilustrasi (Anwar/RG)
ilustrasi (Anwar/RG)

Manakah Yang Layak 

RadarGorontalo.com – Sejak awal, wacana kehadiran Bajai memang menuai kontorversi. Ada yang setuju, ada juga tidak. Beberapa waktu belakangan, ada sekitar 6 unit bajai yang mulai dioperasikan. Kehadiran enam unit jenis angkutan umum Bajai di tengah-tengah aktivitas ribuan kendaraan umum khas Gorontalo ‘Bentor’, melahirkan kontroversi dari sejumlah pengemudi bentor, yang diduga terusik.

Padahal dua angkutan umum tersebut diketahui, masing-masing belum mengantongi ijin jalan dari Pemerintah Kota Gorontalo. Sikap protes dari Ikatan Pengemudi Bentor (IPB), yang mewakil pengemudi bentor lainnya, terus berkelanjutan hingga pada aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota Gorontalo, Senin (14/11). Lima poin tuntutan disampaikan pada pemerintah daerah, mengenai keberadaan bajai, menjadi aspirasi ratusan pengemudi bentor yang rela tidak mencari nafkah. Tidak terkecuali soal ijin jalan dan status bajai yang tidak memiliki nomor polisi (Nopol), namun tetap beroperasi.

Walikota Gorontalo Marten A Taha akui, memang benar dua angkutan ini masing-masing belum mengantongi ijin jalan. Dan khusus untuk bentor, pemerintah bukan melihat dari sisi regulasi layak atau tidaknya bentor beroperasi. Tapi melihat nasib masyarakat Kota Gorontalo bahkan khususnya se Gorontalo, yang rata-rata menggantungkan hidup mereka pada angkutan tersebut. Pemerintah baik Provinsi dan Kota Gorontalo sudah berupaya membuat Rancanangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang ijin operasi bentor.

Namun setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemehub) RI, tidak disetuji karena tidak layak jalan. Hal itu pun pemerintah kembalikan pada pandangan pemerintah, terhadap masyarakat Gorontalo yang rata-rata menggantungkan diri pada transpotasi lokal tersebut. Maka dari itu, pemerintah daerah mengijinkan bentor beroperasi, tidak dilihat dari regulasinya melainkan dari sisi kesejahteraan masyarakat. “Bayangkan, jika semua pengemudi bentor pemerintah hentikan untuk beroperasi, sementara mereka saat ini berjumlah lebih dari 10.000. Maka ini tentunya akan menjadi persoalan besar pemerintah, dalam mengatasi bertambahnya pengangguran dan kemiskinan di daerah,” ujar Walikota.

Ikatan Pengemudi Bentor se Provinsi Gorontalo ketika melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Gorontalo
Ikatan Pengemudi Bentor se Provinsi Gorontalo ketika melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Gorontalo

Upaya lain yang akan dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo khsusnya pada angkutan bentor, di 2017 nanti keberadaan bentor dalam setiap wilayah akan ditertibkan. Contohnya bentor yang berasal dari Kecamatan Kota Utara, akan diberikan nomor area oleh instansi terkait. Agar mempermudah penumpang ketika hendak menuju di suatu wilayah. Penertiban lainnya mengenai tempat parkir bentor, yang masih menuai protes oleh masyarakat, yang kedepannya akan ditatah dengan baik. “Perda soal penertiban bentor tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan oleh instansi terkait,” jelas Walikota.

Kemudian mengenai bajai, Walikota akui, sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima laporan masuknya bajai di Kota Gorontalo. Baik laporan dari pihak perusahaan atau individu pemilik transportasi itu. Sehingga kalau persoala ijin jalan, Walikota menegaskan pihaknya belum memberikan ijin jalan atas transportasi umum itu. Apalagi bajai diktehaui tidak memiliki nomor polisi (Nopol), dari pihak instansi penegak hukum. “Kami sampai dengan saat ini belum memberikan ijin jalan untuk bajai beroperasi di Kota Gorontalo. Hanya pemerintah pernah mengungkapkan dalam media cetak, bahwa keberadaan bajai di Kota Gorontalo bukan untuk mencari penumpang, melainkan khusus untuk angkutan wisata,” ungkap Walikota.

Lain Walikota, lain pula pernyataan Wakil Walikota Gorontalo dr. Charles Budi Doku, bahwa pengemudi bentor tidak seharusnya melakukan aski demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota. Karena tidak mungkin Pemerintah Kota hanya membiarkan persoalan ini, maka percayak persoalan ini pada Pemerintah Kota. “Pemerintah Kota dapat menjamin apa yang telah menjadi jawaban dari aksi demo tersebut, sehingganya saya mengimbau semua pengemudi bentor untuk bekerja saja,” terang Wawali.

Sementara itu Presiden IPB Gorontalo Iwan Abdulatif mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas jawab yang telah diberikan pemeirntah terhadap aspirasi mereka. Dan kedepannya persoalan ini, sepenuhnya pihaknya serahkan pada pemerintah daerah. “Berikaitan dengan persoalan bajai ini sapai dengan penegakan hukum atas pelanggaran lalulintas, kami serahkan pada pemerintah dan pihak yang berwajib,” singkat Iwan. (rg-62)

BAJAI HANYA UNTUK WISATA

Ditempat terpisah, pemilik bajai Hi. Ekwan Ahmad menegaskan hadirnya Bajai di Gorontalo bukan untuk menyaingi ribuan bentor tetapi hanya sebagai tempat hiburan untuk masyarakat terutama pengunjung dari luar daerah. “Saya kan sudah sampaikan berulang kali bahwa hadirnya Bajai bukan untuk dioperasikan mengangkut penumpang tetapi hanya sebagai hiburan masyarakat yang ingin menikmati Bajai mengelilingi Kota Gorontalo,” tegas Bos Waterboom Tiara Park.

Kenapa dalam Demo disampaikan Hadi Taha menyampaikan penolakan karena tidak ada ijin dari Perhubungan. Perlu saya sampaikan bahwa Bajai hadir di Gorontalo memiliki surat ijin resmi dari Kementerian Direktur Jenderal Perhubungan Darat. “Pak Hadi jangan memprovokasi para abang bentor kasihan para abang bentor sedang mencari nafkah untuk keluarganya,” tegas Eko yang juga merupakan Aleg Dekot. Jadi perlu saya ingatkan lagi bahwa menghadirkan Bajai di Gorontalo tidak akan mematahkan mata pencaharian para abang bentor, tetapi tujuan saya sebagai hiburan masyarakat dan untuk meningkatkan ekonomi Gorontalo,” tegasnya. (RG-54)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.