BPMDes: ADD Digeser untuk Covid Sudah Tepat

LIMBOTO – Pernyataan Aleg Fraksi Demokrat Nasir Potale mendapat reaksi balik dari BPMDes Yang menaungi desa-desa hingga bentuk penganggarannya.

Sebagaimana Amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran Format C1 Tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pasal 5.

Disitu mengamanat bahwa (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya.

Yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Selanjutnya pasal 6 mengamanatkan Dalam hal terjadi:

a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Jadi sesuai dengan maksud pasal di atas kami berpendapat bahwa apa yang dilakukan kepala desa sudah tepat. Berkenaan dengan pemberian bahan pangan dapat mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/sj tanggal 2 April 2020 tentang penanggulangan Dampak Covid-19 di desa,

Pada bagian b dinyatakan bahwa bagi desa yang belum menganggarkan dalam APBDes untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa:

1) memfailitasi percepatan perubahan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan yang di fokuskan pada keegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan social dasar masyarakat yang terkena dampak.

Dengan melibatkan pemerintah desa, badan permusyawaran desa, unsure masyarakat desa Organisasi Perangkat Daerag (OPD) terkait dan camat.

2) proses perubahan RKP desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APBDes melalui asistensi OPD terkait dan Camat;

3)perubahan APBDes yang disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus sebagaimana dimaksud angka (2) tidak memerlukan evaluasi Bupati,

4)Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan social dasar masyarakat yang dianggarakan dalam perubahan APBDes yang merupakan kewenangan local berskala desa.

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa saat ini belum tepat untuk melakukan perubahan sebagaimana surat mendagri karena desa-desa yang ada di kabupaten masih pada posisi melakukan penggeseran belum pada posisi penambahan anggaran.

Selain itu pula mengacu dari surat ini apa yang dilakukan desa untuk menyediakan bahan pangan kepada masyarakat sudah sejalan dengan apa yang diperintahkan melalui surat tersebut dengan ketentuan penyaluran diberikan kepada masyarakat yang berdampak.

dampak covid-19 di Kabupaten Gorontalo dengan di keluarkannya Kebijakan Pemerintah untuk bekerja dari rumah bagi ASN dan belajar dari rumah bagi pelajar serta pemberlakuan jam malam kita hal itu berimplikasi atau berdampak pada sebagian masyarakat seperti transportasi kata Nawir Tondako Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo.

Selain itu pula menurut Nawir kami saudah menerima surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam surat edaran tersebut diperuntukan pada ruang lingkup penegasan padat karya tunai, desa tanggap covid-19 dan penjelasan perubahan APBDes
terkait dengan berakhurnya masa jabatan BPD akibat penundaan tahapan pemilihan BPD, sebagaimana hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemeerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, dijelaskan bahwa karena seluruh regulasi terkait dengan kondisi tersebut belum ada regulasi yang mengatur maka bupati diminta menggunakan undang-undang diskresi sebagaimana pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 30 2014 tentang Diskresi Disebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalaan kongkrit yang di harapkan dalam pemerintahan dalam hal peraturan perundang undangan yang meberikan pilihan, tidak mengatur atau tidak lengkap.

Dengan diskresi tersbut bupati telah membuat edaran untuk menunda pelaksanaan pemilihan BPD dengan demikian konsekkuensinya terhadap jabatan BPD yang melewati masa jabatannya di lakukan PAW khusus dengan ketentuan Bupati melantik kembali BPD lama dengan perpanjangan masa tugas sampai dengan terpilihnya dan diresmikannya keanggotaan BPD yang baru, dengan demikian kekuatiran kekosongan BPD tidak mendasar, ungkap nawir tondako. (Qn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.