RadarGorontalo.com – Belum lama ini Gubernur Rusli Habibie, melakukan konsultasi di Kementerian terkait, tentang persoalan monopoli proyek-proyek di daerah. Menurut Rusli, pemerintah provinsi telah melakukan konsultasi dengan menteri beberapa waktu lalu, agar perusahaan raksasa milik negara atau BUMN tidak lagi ikut tender di daerah yang anggarannya dibawah Rp 100 miliar. “Berikan kesmepatan kepada pengusaha/kontraktor di daerah, karena sudah banyak juga yang mumpuni dan mampu mengerjakan proyek dengan baik,” kata Rusli di Business Gathering (Sosialisasi UU No. 2 tahun 2017, tentang Jasa Konsstruksi), di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Sulut, Jumat (9/6).
Tetapi Rusli Habibie menjelaskan bahwa ini baru sebatas komitmen dan usulan ke Kementerian terkait. “Insya Allah dimasukkan sebagai aturan melalui PP, sehingga akan lebih kuat lagi, sehingga batasannya jelas mana yang bisa dimasuki kontraktor lokal,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Lembanga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisiasi kemasyarakatan lainya untuk berkiprah dalam peningkatan pembangunan Provinsi Gorontalo, tapi dengan catatan harus fokus di bidangnya dalam artian sesuai keahlian orang-orang di organisasi itu sendiri.
Hal ini terungkap lewat sambutan Rusli pada Business Gathering (Sosialisasi UU No. 2 tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi), di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Sulut, Jumat (9/6). Rusli mengatakan, perlu momen duduk bersama dengan lahirnya UU no 12 ini, terkait laporan laporan dari LSM yang perlu dicek dan ricek, apakah benar benar LSM dibidang jasa konstruksi. “Ini yang harus kita perhatikan,” harapnya.
Sehingga itu kata Rusli, sebelum PP ini dirumuskan, Rusli mengusulkan agar para gubernur se Indonesia dapat diundang atau dimintakan masukan masukan, mengingat di PP ini dijalaskan ada beberapa tanggungjawab para gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Dengan dimasukkannya kami sebagai pembina jasa konstruksi di daerah, tentunya pembahasan PP-nya, kami mohon juga dilibatkan agar ada masukan masukan kami, terutama masalah hukum,” kata Rusli. “Karena banyak LSM yang main lapor persoalan proyek konstruksi, sementara mereka sendiri tidak tahu soal konstruksi,” tambahnya dengan tegas. (rg-50)
