oleh

Dekot Pertanyakan Penerapan PPKM

-Kota Gorontalo-454 Pengunjung

Gorontalo (RGOL) – Sampai detik ini, persoalan Covid-19 belum juga habis. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk memutuskan penyebaran virus corona, mulai dari PSBB serta kegiatan pembatasan lainnya.

Sejak masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk provinsi Gorontalo, maka mulai sejak itu berbagai dampak mulai terasa,  perekonomian masyarakat ikut terpukul, pendidikan terganggu, bahkan aktifitas kegiatan lainnya harus dibatasi.

Disisi lain, dalam upaya memerangi Covid-19 ini, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan baru yakni bahkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Bahakan di Kota Gorontalo sendiri ikut menerapkannya.

Penerapan PPKM di Kota Gorontalo mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Gorontalo. Seperti yang disampaikan anggota DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming. Politisi PDIP ini menjelaskan sesuai instruksi Presiden hanya ada 15 daerah yang bisa melaksanakan PPKM.

“sekarang di Provinsi Gorontalo juga melaksanakan PPKM, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sesuai dengan Instruksi Presiden atau ada regulasi baru yang menjadi rujukan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan PPKM.” tanya Darmawan.

Di samping itu, Darmawan juga mengatakan, bahwa kegiatan PPKM ini membatasi aktivitas perekonomian warga sampai jam 21.00 wita.

“Pertanyaannya, apakah pemerintah sanggup untuk membiayai kehidupan masyarakat yang ada di Gorontalo yang pendapatan perekonomian mereka turun drastis akibat PPKM, yang juga menyebabkan karyawan di PHK,” ungkapnya.


Komentar