RadarGorontalo.com – Untuk kesekian kalinya, jajaran DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, memberi warning atau peringatan kepada pemerintah eksekutif, melalui instansi atau dinas teknis terkait, menyangkut perampungan program-program pembangunan rumah layak huni (Mahyani). Hal ini menyusul, adanya keluhan dan aspirasi dari masyarakat, yang notabene sesuai peruntukannya, berhak mendapatkan bantuan Mahyani. Namun sampai dengan di pertengahan tahun 2016 ini, mereka belum mendapatkan sentuhan, akan program bantuan Mahyani tersebut.  Olehnya, terkait hal itu, kembali, pada Senin (1/8), gabungan komisi II dan IV Deprov, melakukan rapat lanjutan, terkait evaluasi dari pembangunan mahyani, dengan instansi terkait dari pihak eksekutif Pemprov.
Dari penjabaran pihak eksekutif sendiri, terungkap, bahwa dari total 750 unit mahyani yang harus dibangun pada tahun 2016 ini, baru terakomodir pembangunannya sekitar 717 unit saja. Namun belum diketahui, apakah pembangunannya sudah selesai 100 persen, atau belum. Adapun masyarakat yang telah terakomodir mendapatkan mahyani, tapi belum ditindaklanjuti dengan pembangunannya, menurut alasan dari pihak eksekutif, dikarenakan terkendala dengan verifikasi pendataannya.
Disisi lain, mereka yang terkendala verifikasi itu, tidak lain masyarakat yang merupakan konstituen dari para aleg Deprov sendiri. Yang notabene, dalam sebuah kesepakatan dengan gubernur, setiap aleg Deprov, mendapat jatah masing-masing 10 unit pembangunan mahyani, yang diperuntukan bagi konstituennya masing-masing, yang tentunya mengakomodir persyaratan sebagai kelompok masyarakat miskin, yang benar-benar memerlukan sentuhan akan bantuan Mahyani tersebut. “Olehnya, kami mendesak, agar terkait pembangunan mahyani ini, segera dirampungkan.
Karena, kebutuhan akan mahyani, kerap menjadi aspirasi masyarakat, disaat kami melakukan masa reses. Dan, kami tidak ingin, hal ini menjadi masalah lagi, ketika ditagih masyarakat saat reses, ternyata kendalanya ada di eksekutif,” ungkap anggota Komisi IV Deprov, Ismail Alulu, usai pembahasan. “Untuk itu, terkait Mahyani ini, kami juga dari Komisi IV, menjadwalkan, dalam waktu dekat ini, akan turun ke lapangan, mengecek langsung realisasinya di lapangan,” tuntas politisi dari PAN ini. (ay1)
