RGOL.ID- Berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor : B/185/M.SM.02.03/2023 tanggal 31 Mei 2022, perihal status kepegawaian dilingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantantanya mengamanatkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK dilingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN sebelum batas waktu tanggal 28 november 2023, maka langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo adalah pertama pencegahan, kedua penataan tenaga non-ASN (honor), ketiga membuat rencana skema penyelesaian tenaga non-ASN/honorer.

Ketiga langkah-langkah tersebut yang menjadi topik Walikota Gorontalo Marten A. Taha pada Rakornas Menpan RB, Rabu (18/1/2023) kemarin.

“Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dari sisi pencegahan, tidak menambah jumlah tenaga honor dengan menerbitkan Instruksi Walikota Gorontalo Nomor : 800/BKPP/I/2289 TANGGAL 23 Juni 2022 tentang penghentian pengadaan, perekrutan, pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, serta mengunci jumlah tenaga honorer yang ada guna penyusunan langkah strategis penyelesaiannya , “ucapnya.

Kemudian, Pembatasan kuota mutasi PNS antar Instansi Pemerintah khususnya PNS yang bermohon pindah masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo agar dapat membuka ruang kebutuhan formasi jabatan melalui jalur PPPK.

Lanjut, menyusun formasi kebutuhan berdasarkan Anjab dan ABK sesuai kebutuhan jabatan yang cukup untuk jalur PPPK. Sementara dari sisi penataan tenaga Non-ASN (honor) kata Marten, melaksanakan pemetaan tenaga non ASN/honorer berdasarkan, jenis kepegawaian (Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan tenaga administrasi/Pelaksana)
.
“Klasifikasi honorer ( tenaga Honorer Kategori II dan Non Kategori II) Kualifikasi Pendidikan Telah Melaksanakan Penginputan data non ASN melalui Aplikasi BKN RI sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor : b/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan hasil pendataan, “jelas Marten.

Sementara langkah strategis yang ketiga dalam membuat rencana skema penyelesaian tenaga Non ASN/honor kata Marten, pihaknya telah membangun komitmen, terutama terkait dengan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan Permenpan No.17 Tahun 2021 tentang penyeteraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional dan Permenpan No.25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi di instansi pemerintah.

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo adalah melakukan pelantikan jabatan pengawas kejabatan fungsional hasil penyeteraan jabatan atas rekomdasi dari Kemendagri dan Kemenpan RB RI sebanyak 261 Pejabat Pengawas.

Melakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan Walikota No.4 Tahun 2022 dan kemudian memintakan kepihak Menpan RB RI untuk segera melakukan pemetaan, pembinaan dan sinkronisasi ke instansi pembina jabatan fungsional, “pungkasnya.(lev).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.