Fory: Guru Bukan Media Politik

RGOL – Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) adalah forum organisasi tertinggi kedua di tingkat Pengurus Besar setelah Kongres yang akan berdampak terhadap dinamika organisasi ke bawahnya secara berjenjang.
Forum organisasi Pengurus Besar PGRI dalam Konkernas pada dasarnya adalah momentum untuk menyampaikan pendapat, usulan atau aspirasi anggota yang disampaikan melalui pengurus. Plus mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan ke depan.
Program lima tahunan yang dibuka secara resmi Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin tersebut digelar di Hotel Golden Boutique, Jakarta, 21-23 Februari 2020 dan dihadiri perwakilan pengurus dari 34 provinsi dan perwakilan pengurus PGRI kabupaten/kota se-Indonesia.  
Direktur Jendral (Dirjen) Otonom Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesoa Drs. Akmal Malik, di hari kedua, Sabtu (22/02) menjadi salah satu pemateri pada Konkernas itu.
Dalam paparannya ia menegaskan tentang sikap pemerintah pusat dan daerah untuk tidak memanfaatkan guru sebagai media politik termasuk kepala daerah.
“Seandainya mendzolimi guru hanya karena regulasi maka PGRI harus tegas dalam bersikap demi komitmen profesi yang lazim diperhatikan,” kata Akmal Malik.
Menanggapi paparan Dirjen Otda, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Dr. Fory Naway curhat di hadapan Dirjen Otda, Ketua PB PGRI Pusat, para pemateri lainnya dan para ketua serta pengurus PGRI se Indonesia.
Dirinya berharap adanya komitmen pemerintah pusat agar bisa ada ketegasan secara terstruktur untuk lebih melihat posisi guru yang diidentikkan sebagai alat politik.
“Tentu dengan perbedaan warna partai, guru dibuat aturan tidak ikut warna politik, baik warna identitas gedung sekolah dan juga bagi tenaga kependidikan,” tukas Fory Naway.
Sehingga lanjut Fory, para guru di Indonesia bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat untuk tampil profesional, memiliki etos kerja, berkarakter dan tidak terkontaminasi politik.
“Alhamdulillah saran dan masukan ini direspon bagus dan terkait pelibatan warna politik memang tidak di atur dalam UU Otda. Sehingga nanti akan dibahas dan disampaikan karena harus ada pelibatan PGRI untuk menyuarakan ke Presiden, MPR juga para menteri terkait,” kata Fory.
“Hidup Guru Hidup PGRI, Solidaritas Yesssssss!!!” salam ketua PGRI Kabupaten Gorontalo. (Qn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.