RadarGorontalo.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sedikit bersabar, karena pembayaran gaji untuk bulan Januari, masih tertunda. Keterlambatan turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bulan Januari, hingga penyesuaian personil di OPD baru, menjadi penyebabnya. Paling parah, ASN yang sebelumnya pegawai daerah, pindah menjadi menjadi aparatur pusat. Mereka justru, belum ada kepastian kapan akan dibayarkan.

Perpindahan PNS daerah ke pusat seperti PNS penyuluh dan lapangan Keluarga Berencana (KB) yang semula PNS kabupaten/kota, pindah menjadi pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kemudian PNS provinsi di UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar menjadi PNS Kemendikbud. Selain itu PNS daerah bidang penyuluh dan pengawas perikanan menjadi PNS Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP).
Untuk gaji mereka belum ada kepastian, harus menunggu lampu hijau dari kementrian keuangan.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi saat dikonfirmasi kemarin, menjelaskan bahwa tidak ada kendala berarti terkait keterlembatan pembayaran gaji untuk ASN bulan Januari ini. Bahkan rencananya besok (hari ini,red) gaji untuk bulan Januari sudah akan dibayarkan. “Insya Allah besok (hari ini,red) sudah akan dibayarkan. Keterlambatan ini dikarenakan adanya pengalihan gaji guru SMA/SMK se Provinsi Gorontalo, yang tadinya dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, mulai 2017 ini dibayarkan oleh pemprov, dan jumlahnya cukup banyak. DAU Januari juga sudah turun.

Lain lagi dengan Kota Gorontalo. Soal tertundanya pembayaran gaji ASN, menurut Walikota Marten Taha diakibatkan penyusunan struktur organisasi di dalam lingkup instansi baru. Karena kebanyakan dari mereka adalah wajah baru, sehingga dilakukan penyesuaian. “intinya soal gaji ini, Pemerintah Kota tidak ada kendala. Karena jelas titik masalahnya diketahui masing-masing ASN yang ada di lingkup Pemerintah Kota. Terkecuali instansi yang tidak dilakukan perombakan, dan unit bendaharanya keuanganya masih orang yang sama. Maka proses pembeyaran gaji ASN tidak mengalami keterlambatan,” ujar Marten.

Ketika disinggung berapa lama sejumlah instansi terkait yang baru melakukan penyesuaian, Marten menjelaskan, hal tersebut tidak akan berlangsung lama. Sebab, setelah secara resmi dilantik, para pejabat instansi terkait ini langsung berkoordinasi dengan jajaran ASN di masing-masing instansi tersebut. “Bersabarlah, yang pastinya gaji ASN akan dibayarkan,” tutur Marten.

Untuk pemda Boalemo sendiri, melalui Kepala BPKAD Sukril Gobel, keterlambatan pembayaran gaji Januari, lebih diakibatkan DAU yang lambat turun, baru masuk 4 Januari. Perubahan struktur OPD juga menjadi persoalan sendiri. Namun lagi-lagi, mereka memastikan tidak ada masalah berarti, gaji tetap segera dibayarkan.

Gaji Menunggu Lampu Hijau Kemenkeu

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan proses administrasi pengalihan PNS dari pegawai daerah ke pusat sudah beres. “Namun terkait kepastian pembiayaan gaji, harus menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan,” katanya kemarin.

Bima menegaskan tersendatnya masalah gaji imbas dari pengalihan itu, hanya dialami oleh PNS yang pindah dari daerah ke pusat. Sedangkan urusan gaji perpindahan PNS dari kabupaten/kota ke provinsi sudah selesai. Dia mengatakan perpindahan PNS dari kabupaten/kota ke provinsi diantaranya adalah guru jenjang SMA dan SMK.

Sedangkan untuk perpindahan PNS daerah ke pusat seperti PNS penyuluh dan lapangan Keluarga Berencana (KB) yang semula PNS kabupaten/kota, pindah menjadi pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kemudian PNS provinsi di UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar menjadi PNS Kemendikbud. Selain itu PNS daerah bidang penyuluh dan pengawas perikanan menjadi PNS Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP).

Menurut Bima proses perpindahan PNS itu harus dilakukan secara cermat. Sebab bisa mencegah munculnya penumpang gelap. Penumpabg gelap ini adalah PNS yang sejatinya tidak kena aturan perpindahan, tetapi ingin pindah. “Syukur sudah diselesaikan BKN,” katanya.

Terkait masalah gaji untuk PNS yang pindah dari daerah ke pusat, BKN berharap bisa cepat keluar lampu hijau dari Kementerian Keuangan. BKN akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu. BKN memastikan mengatakan hak gaji PNS tidak boleh dikorbankan. (rg-25/rg-62/jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.