oleh

Gelar Kuliah Umum RUU KUHP, Fakultas Hukum UG Gandeng Kemenkum HAM Gorontalo

KAMPUS (RG) – Fakultas Hukum (FH) Universitas Gorontalo (UG) bersama Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo jalin kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum dan Dialog Fokus terkait rancangan final Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Selasa kemarin (27/9).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Staf Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundangan Kanwil Humham Gorontalo dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum UG yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa serta undangan lainnya.

Suasana kegiatan Kuliah Umum RUU KUHP oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo (UG) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Gorontalo.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum dan HAM Gorontalo yang diwakili oleh Ruli Agus, SH., MH mengungkapkan, dimana kegiatan serupa tersebut telah dilaksanakan di 33 Kanwil Kumham se Indonesia secara serentak pada 27 September 2022, dimana sasarannya yaitu untuk memperoleh respon dan masukan dari masyarakat luas, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat maupun stakeholder lainnya. “Kegiatan serupa ini telah dilaksanakan secara serentak pada hari ini di 33 Kanwil Kumham se Indonesia, dimana tokoh masyarakat, akademisi, praktisi maupun stakeholder lainnya yang menjadi sasaran dari kegiatan ini. Adapun pokok bahasan dari kegiatan ini yaitu terkait Rancangan KUHP. Rancangan KUHP yang sudah direncanakan mulai tahun 1964 ini akhirnya menuju pada draft final untuk diundangkan, namun tetap memperhatikan segala masukan dari semua pihak,” ungkap Ruli Agus

Menurut Ruli Agus, bahwa Rancangan KUHP ini lebih mengedepankan Restorative Justice (RJ) dalam tujuan pemidanaan, mengakomodir living law (hukum adat) dalam pengaturan hukum positif, dan seterusnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH menyampaikan, bahwa kebijakan restorative justice ini selaras dengan teori pemidanaan yang mengakomodir kepentingan korban dalam penerapannya. “Selama ini tujuan pemidanaan lebih diarahkan pada kepentingan negara untuk menghukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana disetiap peraturan perundangan, padahal kepentingan korban perlu diakomodir dalam tujuan pemidanaan, hal ini bisa terwujud melalui kebijakan restorative justice, walaupun kebijakan ini diatur pada ketentuan pidana yang diancam penjara dibawah 5 tahun,” ujar Yusrianto.

Dia menambahkan, adapun beberapa pasal krusial yang membutuhkan penjelasan tambahan, misalnya norma-norma yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala negara, penganiayaan hewan, pemerkosaan terhadap istri (martial rape), pidana terkait orang yang mengaku memiliki ilmu santet, kewenangan lembaga pemasyarakatan yang bisa menilai pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara, perilaku curang advokat, serta beberapa ketentuan norma lainnya yang sebenarnya sudah diatur secara khusus diluar kodifikasi.

Untuk diketahui, bahwa Draft Rancangan KUHP telah dapat diakses melalui Website Kemenkumham RI, dan masyarakat juga masih diberi ruang untuk memberikan masukan melalui Website BPHN. (rg-63)


Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar