oleh

Golkar-Nasdem Bangun Koalisi Permanen

RGOL.ID, GORONTALO – Partai Nasdem dan Golkar memberikan sinyal kuat akan bersekutu jelang pilpres. Hubungan mesra Nasdem dan Golkar ini sepertinya bukan hanya terjadi dipilpres tapi juga akan akan merambah ke daerah (Pilkada),termasuk Gorontalo.

Buktinya, Nasdem dan Golkar sudah bersepakat, salah satu butir pembahasan akan memasangkan calon Bupati dari Golkar dan Wakilnya dari Nasdem, jika Bupatinya incumbent dari partai Golkar.

Sebaliknya jika calon bupati incumbent dari Nasdem, maka calon wakil bupatinya haruslah dari partai Golkar. Dan jika keduanya bukan incumbent, tetap saja akan maju dengan format yang sama.

Pembahasan ini terungkap ketika tim Nasdem yang dipimpin langsung Ketua Umum Surya Paloh Senin (9/2) melakukan kunjungan ke DPP Partai Golkar. Dan kunjungan balasan dilakukan sehari kemudian oleh DPP Partai Golkar ke kantor DPP Nasdem Selasa (10/30 kemarin.

“Benar, salah satu point yang dibahas adalah kesepakatan pilkada. Jika Golkar incumbent maka pasangan wakilnya adalah dari Nasdem. Demikian sebaliknya jika Nasdem Incumbem maka wakilnya adalah Golkar. Ini merupakan kesepakatan yang dilaksanakan oleh partai masing masing. Bukan merupakan kesepakatan individu anggota partai. Sehingga nantinya perlu dicermati di daerah khususnya yang melaksanakan pilkada,” terang Wakil Ketua Umum DPP Golkar Roem Kono.

Seperti dijelaskan oleh wakil ketua Umum DPP Partai Golkar dalam pertemuan yang berlangsung di kantor DPP Partai Golkar Senin (9/3) kemarin. Ada beberapa poin yang meniadi pembahasan kedua partai tersebut.

Diantaranya, Nasdem dan Golkar sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada serentak) tahun 2022 dimajukan untuk menghindari panjangnya tugas pelaksana tugas (Plt), jika pilkada dilaksanakan 2024.

“jika pilkada ditarik dan dilaksanakan tahun 2024 maka akan nada PLT kurang lebih 200 orang. Itu membutukan sumber daya manusia. Dan diprediksi menimbulkan dikotomi baru dalam suasana politik ke depan. Sehingga disepakati pilkada serentak dipercepat tahun 2022-2023,” kata Roem Kono mengutip hasil kesepakatan pertemuan tersebut.

Alasan lainnya guna menghindari benturan dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang dikhawatirkan akan mengakibatkan problematik pada pelaksaannya, seperti yang terjadi di Pemilu 2019-2020. Poin lainnya, Nasdem dan Golkar sevisi untuk mendorong percepatan penyelesaian UU pemilu.

“Golkar dan Nasdem sepakat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau suara minimal partai politik dalam pemilihan umum adalah 7 persen,” kata Roem Kono.

Menariknya kedua partai inipun membuat kesepakatan secara teknis pelaksanaan pilkada khususnya antara nasdem dan partai Golkar.

Dijelaskannya ini menjadi pembicaraan yang menjadi komitmen bersama, tujuannya satu untuk saling mendukung dalam rangka pengambilan kebijakan politik,untuk mendukung pemerintahan sekarang dibawah pimpinan Presiden Jokowi.

Diperdalam lagi dengan pembicaraan agenda politik ke depan, seperti dukungan Nasdem terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku ketum Golkar, dalam rangka melahirkan UU Omnibus law, untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“dan ini mendapatkan dukungan penuh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, itu nantinya akan diimplementasikan dimasing-masing fraksi di DPR,” tuturnya. (riel)


Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar