Kegiatan resepsi pernikahan pada PPKM level 3 masih tidak diizinkan, sementara kegiatan hajatan masyarakat boleh dilakukan dengan maksimal 25 persen,” ujarnya.
Rusli mencontohkan, di pasar Moodu Kota Gorontalo, pasar yang menjadi kewenangan Pemkot Gorontalo dibiarkan tidak terurus.
Tidak ada petugas yang intens mensosialisasikan soal protokol kesehatan atau turun membagikan masker. “coba kita Pemprov Gorontalo saja yang urus, pak Kasatpol PP turun hari Senin ke pasar, dibantu dari BPBD, Dinas Kesehatan dan kalau perlu koordinasi dengan Kapolres dan Dandim, taruh petugas di situ, sosialisasikan Protkes, kita bagi bagikan masker,” tegas Rusli.
Penanganan Covid-19 menurutnya tidak cukup hanya diseriusi oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota harus turun dan peduli terhadap rakyatnya.
Gubernur Rusli bahkan sering berkoordinasi dengan Kapolda dan menyatakan siap mendukung semua kebijakan penanganan Covid-19.
“Tadi malam jam 12 saya masih telponan dengan Kapolda, dan beliau sampaikan apapun kebijakan saya untuk penanganan Covid-19 beliau siap dukung, pasukannya siap maju,” sambungnya.
Rusli ingin penanganan Covid-19 dilakukan lebih realistis dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal sederhana yakni mengatur pasar tradisional sebagai tempat yang potensial penularan virus corona.
Ia meminta aparat terkait turun setiap hari di Kabupaten Kota sesuai jadwal operasional pasar mingguan. (rg-25)
