oleh

Gorut Raih 5 Kali WTP

RGOL.ID, GORONTALO – Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin akhirnya bernafas lega, ketika Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rahmadi, SE memberikan kesimpulanya, atas keberhasilan Gorontalo Utara meraih Unqualified Opinion, Wajar Tanpa Pencecualian (WTP), atas laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun 2019.

Tepuk tangan bergema di ruang auditorium BPK RI, Senin (8/6) sore kemarin yang juga tempat berlangsungnya penyerahan LHP atas Laporan Keuangan.

Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Wakil Ketua DPRD Roni Imran, Kepala Badan Badan Keuangan dan Kepala Inspektorat Gorut yang hadir saat itu, tak bisa menyembunyikan rasa bahagiannya yang turut disaksikan oleh kepala perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara, Ak.

“ini merupakan kabar baik, di tengah wabah covid-19, dan ini merupakan imun, bukan saja untuk pemerintah daerah, tapi untuk seluruh rakyat Gorontalo. Jujur, dari awal kami berusaha untuk memenuhi seluruh permintaan tim auditor BPK RI, dengan semangat pantang menyerah, hingga menit-menit terakhir kami berjuang,” ujar Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin dengan suara terbata-bata, saking harunya.

“alhamdulilah, kami pun bisa memenuhi seluruh permintaan tim auditor,” tambahnya.

Diakui Indra Yasin, suksesnya Gorut meraih WTP ke-5, dan tiga kali berturut-turut tidak lepas dari kesabaran tim auditor BPK dan BPKP.

Tim auditor dengan kesabarannya mau menunggu data-data dari kami.

“untuk itu, kami pun harus berterimah kasih atas tim auditor BPK RI yang masih memberikan kesempatan waktu untuk kami melengkapi seluruh data sesuai dengan aturan UU,” ujar Indra Yasin.

“ini merupakan WTP ke-5, tapi WTP tiga terakhir termasuk 2019 ini berturut-turut, insyaAllah kedepan ini akan terus menjadi perhatian, khususnya seluruh aparatur di Gorut, mulai dari Bupati hingga instansi terkecil, untuk patuh atas aturan keuangan,” kata Indra Yasin.

Indra pun mengakui sangat memperhatikan apa yang menjadi catatan-catatan dari BPK RI.

“kami akan segera menindaklanjuti seluruh catatan BPK RI, dan kami berharap BPK dan BPKP tidak hentinya mendampingi dan mengarahkan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku,” ujar Indra Yasin yang mendapat standing aplaus dari peserta yang hadir.

Sementara itu, Ketua Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Rahmadi, SE dalam sambutanya mengatakan, pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2019 Gorontalo Utara, bertujuan memberikan opini atau pendapat atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria.

Pertama, kesesuain standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). Ketiga, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan keempat, efektifitas system pengendalian intern (SPI).

“BPK perwakilan Provinsi Gorontalo telah memulai rangkain pemeriksaan keuangan atas LKPD 2019 pada akhir januari 2020. Pada pemeriksaan intern tersebut telah dilaksanakan prosedur pemeriksaan substantif, selain prosedur pengujian atas system pengendalian internal, pada dasarnya BPK menentukan opini berdasarkan beberapa kondisi, yakni kecukupan bukti, penyimpangan dari standar akuntansi pemerintahan atau salah saji dan pembatasan terhadap LKPD secara keseluruhan,” tutur Rahmadi. (riel/rg)


Komentar