ilustrasi (Anwar/RG)
ilustrasi (Anwar/RG)

RadarGorontalocom – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar resmi menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan Rum Pagau-Lahmudin Hambali (PAHAM) dan pasangan Darwis Moridu-Anas Jusuf (DAMAI). Penolakan tersebut melalui sidang pembacaan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Makassar yang dipimpin oleh Kamer Togatorop, SH, M.AP sebagai Ketua Majelis bersama H.Ariyanto, SH, MH dan H.Edi Supriyanto, SH, MH sebagai hakim anggota, Kamis(1/12).

Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum RADAR Gorontalo, sidang pembacaan putusan pertama dilaksanakan atas perkara gugatan yang diajukan oleh pasangan Darwis Moridu-Anas Jusuf (DAMAI). Sidang putusan dimulai pada pukul 11.00 WITA. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan pasangan DAMAI terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim, antaralain karena pelaksanaan mutasi tersebut sudah dibatalkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, adalah mengacu pada surat Badan Pengawas Pemilih (Banwaslu) RI surat Bawaslu RI, Nomor 0645/K.Bawaslu/PM/06.00/X/2016. Dimana, dengan keluarnya SK Pembatalan Mutasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, maka hal itu menandakan bahwa tidak terjadi mutasi. Dan petahana dalam hal ini Rum Pagau dan Lahmudin Hambali dinyatakan tidak melanggar pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016.

Usai membacakan putusan atas gugatan pasangan DAMAI, di ruangan yang sama pada pukul 12.00 WITA, Majelis Hakim kembali menggelar sidang pembacaan putusan. Kali ini yang dibacakan oleh putusan atas gugatan pasangan Rum Pagau-Lahmudin Hambali (PAHAM). Majelis Hakim menyatakan menolak gugatas pasangan PAHAM, dengan dalil dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa keabsahan fotokopi ijazah paket C atas nama Darwis Moridu, tergugat dalam hal ini KPU Kabupaten Boalemo telah melakukan klarifikasi faktual dan telah dinyatakan sah. “Menimbang bahwa gugatan penggugat tidak terbukti bawah tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini,” ungkap Ketua Majelis Hakim.

Tim Pemenangan Pasangan PAHAM, Ilyas Dukalang didampingi Kuasa Hukum PAHAM, Mohamad Ronal Taliki saat dihubungi RADAR Gorontalo via telepon seluler tadi malam mengatakan bahwa pihaknya telah mendengarkan langsung sidang pembacaan putusan tersebut. Bahkan, pihaknya juga telah mendapatkan salinan putusannya. Lantas apa langkah yang akan dilakukan kedepan?. Menanggapi pertanyaan itu, Ilyas masih bungkam. Ia mengatakan, saat ini pihaknya belum ada langkah-langkah yang akan diambil terkait tindaklanjut putusan itu. “Kami masih menunggu. Belum ada langkah-langkah,” beber Ilyas singkat.

Sementara itu, tanggapan berbeda dilontarkan oleh Koordinator Kuasa Hukum DAMAI Soewitno Kadji, SH menyatakan pihaknya berkemungkinan untuk melanjutkan gugatan perkara ini ke tingkat Mahkamah Agung (MA). “Kami masih melihat peluang. Kalau ada peluang untuk kita lakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, ya kita tempuh. Ini belum keputusan final, masih ada langkah hukum,” pungkasnya. (RG-59)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.