oleh

Hibah UMKM di STOP

ilustrasi (Anwar/RG)
ilustrasi (Anwar/RG)

Pengusaha Kecil Dipaksa Cari Modal Sendiri 

RadarGorontalo.com – Bantuan pemerintah daerah lewat APBD untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM, kini tidak bisa lagi dilakukan. Mulai sekarang, UMKM dipaksa mencari bantuan permodalan sendiri, diluar pemerintah. Hal itu sesuai edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang melarang pemberian dana hibah terhadap UMKM dan Pelaku Usaha bersifat laba.

Kebijakan pemerintah pusat ini, memang cukup mendasar. Tak jarang ada UMKM yang sebenarnya sudah mapan, tapi terus berharap bantuan pemerintah. Tapi disisi lain, edaran itu sangat kontradiktif. Pasalnya, tidak sedikit juga UMKM yang baru akan tumbuh, dan sangat butuh sentuhan bantuan permodalan lewat dana hibah pemerintah. Pengamat ekonomi khawatir, kebijakan pemerintah pusat itu, akan menghambat lajut pertumbuhan ekonomi daerah lewat sektor usaha. Dan akan banyak UMKM yang tumbang, karena tak dapat bantuan permodalan.

Edaran Mendagri soal dana hibah ini, secara tidak langsung mendorong para pengusaha kecil baik yang sementara survive atau baru akan tumbuh, menggunakan jasa pinjaman lain untuk bantuan permodalan. Padahal, dengan keuntungan tak sampai 500 ribu per hari, untuk mendapatkan modal dari Bank sangatlah sulit.
Di Kota Gorontalo sendiri, bantuan Rp. 2 miliar yang sedianya digelontorkan untuk UMKM dalam bentuk dana hibah, terpaksa ditahan. Padahal Asisten I Pemerintah Kota Gorontalo Deddy Kadullah mengatakan, sudah ada 300 tempat usaha dan UMKM yang tersertifikasi di Kota Gorontalo.

Sedangkan syarat penting yang menjadi utama, untuk mendapatka dana hibah modal usaha ini, pelaku usaha dan UMKM harus memiliki akta atau surat resmi pendirian usahanya. Agar dana yang direncanakan akan disalurkan itu, tepat sasaran pada mereka yang memiliki usaha jelas. “Pemerintah Kota tidak bisa melawan aturan Pemerintah Pusat tadi, dan dalam isi aturan itu bahwa dana hibah tidak bisa disalurkan pada UMKM atau pelaku usaha, untuk dijadikan modal usaha,”terang Deddy.

Nah, untuk menangani persoalan itu yang saat dialami pemerintah, Deddy mengatakan, sampai dengan saat ini Pemerintah Kota masih dalam proses mencari solusi. “agar dana tersebut bisa disalurkan, tanpah harus menyalahi aturan yang ada,”ungkap Deddy, sembari menambahkan, agar masyarakat pelaku usaha tetap bersabar. (rg-62)


Jangan Lewatkan

Komentar