oleh

HTI Gorontalo Tanpa Aktivitas, PHK 3000 Karyawan

GORONTALO (RGOL.ID) – Hutan Tanaman Industri (HTI) Gorontalo, di Gorontalo Utara kini tanpa aktivitas. Investasi yang diharapkan mampu menggerakan ekonomi masyarakat ini terbengkalai.

Baik dari sisi penanaman, maupun produksi. Rencana produksi melalui pendirian pabrik tripleks (plywood)dengan bahan baku kayu jabon di Gorontalo Utara kini belum ada realisasi.

Bahkan ribuan karyawan yang kurang lebih 10 tahun belakangan ini beraktivitas sudah di PHK. “dari kurang lebih 3000-an karyawan, tersisa tidak lebih 30 pegawai, itupun bersifat administratif,” ujar FPD HTI, Mansir Mudeng Mudeng, bersama Iwan Kolly, Sabtu (9/4) kemarin.

PHK besar-besaran secara bertahap sejak dua tahun lalu, disebabkan banyak faktor. Sehingga itu, managemen mengambil kebijakan dengan melakukan PHK.

“PHK itu terpaksa dilakukan, karena memang tidak ada aktifitas pekerjaan, masalahnya cukup kompleks,” ujar Mansir yang diamin oleh Iwan Kolly.

“PHK terakhir sekitar akhir Desember 2021, dimana hampir kurang lebih 200-an karyawan terpaksa di PHK, tapi semuanya dengan aturan,’l” kata Mansir.

Apakah HTI bangkrut? “tidak bangkrut, tapi saat ini belum ada aktivitas,” tegas Mansir. Managemen mengambil sikap itu karena masalah Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia.

Ini kata Mansir sangat mempengaruhi alur bisnis HTI. Mungkin HTI bisa saja beroperasi, tapi komponen distribusi semuanya lumpuh, jadi sulit untuk terus beraktivitas.

Selain masalah Covid-19, persoalan birokrasi perizinan dari pemerintah, baik kabupaten Gorut, dan pemerintah Provinsi dan pusat kurang memberikan dukungan.

Ada indikasi kalau pemerintah mempersulit mekanisme perizinan. “untuk mengurus izin lahan sampai saat ini tidak pernah tuntas, hampir 5 tahun ini izin sulit dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi, dan terkesan tidak ada aturan yang baku,” timpal Iwan Kolly.

Menurut Iwan, pemerintah terkesan pin plan. Satu contoh ketika sebuah persyaratan dipenuhi, giliran akan dimasukan, tiba-tiba muncul lagi aturan baru, begitu seterusnya, sepertinya pemerintah tidak ada niatan untuk menyelesaikan mekanisme perizinan lahan tersebut.

“Ini jelas sangat merugikan, tidak ada aturan yang pasti dari pemerintah, ketika dipenuhi persyaratan, tidak bisa berlaku, karena tiba-tiba ada aturan baru, jelas ini menyebabkan perusahaan terkatung katung,” tambahnya. Apakah HTI akan tutup?

Mansir dan Iwan Kolly serempak membantah kalau perusahaan akan tutup atau bangkrut. “nilai investor selama ini sudah hampir 2 triliun, sejak terbit izin konsesi Hutan Tanaman Industri tahun 2011 lalu, mestinya saat ini pabrik sudah berproduksi, jika berproduksi, maka bukan hanya geliat ekonomi di Gorut akan bangkit tapi Provinsi Gorontalo, multiplayer efek perusahaan ini luar biasa, tapi entahlah,” ujar Iwan Kolly.

Iwan memang salah satu karyawan yang banyak berurusan dengan pemerintah kabupaten dan provinsi terkait masalah perizinan dan administrasi.

Sehingga itu, ia paham betul bagaimana sulitnya birokrasi hingga 5 tahun tanpa ada prosedur yang pasti yang harus ditempuh.

Sejauh ini diakuinya bahan produksi berupa kayu jabon yang ditanam sejak 2012 lalu sudah bisa dimanfaatkan dengan sistem tebang pilih.

Tapi karena masalah birokrasi dan Covid-19, maka terpaksa harus ditunda. “mestinya ini harus didorong oleh pemerintah baik Gorut dan Provinsi Gorontalo guna mendorong percepatan produksi, agar investor juga tidak merugi dan daerah menjadi kuat ekonominya,” kata Iwan lagi. (riel)


Jangan Lewatkan

Komentar